Sudah menjadi hal yang biasa di mata masyarakat Indonesia ketika ada pejabat pemerintahan yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi siaran utama di televisi, media cetak maupun online. Hal biasa itu muncul karena masyarakat sudah sangat sering melihat para pejabat-pejabat negara yang satu per satu diciduk KPK lantaran tersandung kasus korupsi. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun menjadi semakin luntur.
“Pejabat negara harusnya mengabdi kepada negara.Tapi di lapangan tidak selalu demikian,” tutur Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK saat ditemui pada acara Jagongan Media Rakyat di Jogja Nasional Museum, Kamis (23/10).
Bambang mengungkapkan penyelamatan uang negara yang dilakukan oleh KPK mencapai 248 triliun rupiah dan 1,7 juta USD, sejak kurun waktu 2005-2013. Ini artinya Indonesia adalah ladang subur bagi para koruptor, dilihat dari jumlah uang negara yang diselamatkan KPK. “Negara kita jadi bancakan koruptor,” kata Bambang.
KPK bahkan mensinyalir tindak pidana korupsi dan pencucian uang sudah melibatkan peran keluarga. Hal itu terjadi lantaran faktor
kedekatan antar anggota keluarga. Bambang menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat berupa melakukan investasi keluarga, rekening bank/sekuritas dan menggunakan uang korupsi untuk asuransi. Kemudian bentuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana korupsi seperti melakukan kolusi dan nepotisme demi kepentingan keluarga. Melihat kondisi yang seperti ini, maka KPK memerlukan peran aktif masyarakat dalam mengawasi potensi-potensi tindak pidana korupsi dan berani untuk melaporkan.
“Korupsi ndak masalah kampung atau wilayah, tapi masalah bangsa ini,” terang Bambang. Data yang lebih mengerikan dari KPK, jika uang yang ditelan oleh koruptor itu dialihkan untuk program lain, maka dapat memberikan 2,5 juta unit rumah sederhana gratis kepada warga yang membutuhkan, atau memberikan susu gratis kepada anak rawan gizi sebanyak 22,6 miliar liter, atau memberikan sekolah gratis kepada 429 juta anak Sekolah Dasar (SD), serta dapat pula memberikan 29,3 milyar liter beras gratis, bagi penduduk yang rawan pangan. “Luar biasa sekali kan bahaya leten korupsi itu,” imbuhnya.
