Solidaritas Aliansi Mahasiswa Peduli Kemanusiaan (AMPK), Wujud Banyaknya Permasalahan di Papua

Massa aksi di Tugu, Jumat (27/09/2019). Foto oleh : Laeli/PEN

Aliansi Mahasiswa Peduli Kemanusiaan (AMPK) menjalankan aksi tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah atas penindasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kembali terjadi di Papua pada Jumat (27/09/2019) di Tugu Pal Putih Yogyakarta. Aksi tersebut diikuti oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), kawan-kawan pembebasan, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Urlik Hufum August selaku Koordinator Umum (Kordum) mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua. Menurutnya, pemerintah hanya sekadar melakukan pendekatan tanpa mampu menghasilkan solusi. “Pemerintah melakukan pendekatan terhadap masyarakat Papua itu hanya mengirim aparat TNI, Polri, tapi itu bukan solusi bagi masyarakat Papua,” Ungkap Urlik.

Ia juga mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seharusnya diterapkan kepada masyarakat Papua. Negara harus memberikan jaminan kepada masyarakat Papua atau mahasiswa Papua itu sendiri. “Karena kita lihat, apa yang menjadi masalah ini, seharusnya mereka mendapatkan kebebasan dan mendapatkan perlindungan,” Pungkas Urlik.

Yance, anggota AMP yang merupakan warga asli Papua meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) untuk menarik militer organic dan non-organic dari wilayah Papua. Karena menurutnya dengan kehadiran militer yang masif di Papua, hal tersebut justru membuat takut mindset orang Papua.

Ia juga turut menyayangkan rendahnya demokrasi yang diterima masyarakat Papua di negeri ini. “Dikatakan demokrasi, tapi ruang demokrasinya dibungkam, dikatakan militer mengayomi, masyarakat malah dibunuh,” Ungkapnya.

Poster dan massa aksi di depan Tugu Yogyakarta. Foto oleh : Laeli/PEN

Jika membicarakan situasi Papua saat ini, Yance beranggapan bahwa militer sedang ‘bermain’ di Papua. “Bahkan militer yang meneror orang Papua itu sendiri,” pungkas Yance.

Berdasarkan data penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2009 yang termuat dalam Press Release AMPK, terdapat 4 akar konflik Papua yang tidak pernah diusahakan penyelesaiannya oleh Pemerintah.

Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua dari 1965 melalui operasi militer nyaris tak ada pertanggungjawaban dari negara. Ketiga, perasaan terdiskriminasi dan termarjinalkan yang diakibatkan oleh penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah mereka. Keempat, kegagalan pembangunan di Papua itu sendiri yang melingkupi bidang Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

Dalam aksi tersebut, AMPK memberikan tuntutan sebagai berikut:

  1. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas korban meninggal akibat insiden kemanusiaan yang terjadi di Wamena dan Jayapura.
  2. Mengecam keras tindakan represif aparat negara yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia di Wamena dan Jayapura.
  3. Mendesak Presiden mencopot Menkopolhum Wiranto, Kapolri Tito Karnavian, dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang dianggap lalai menangani Keamanan di Papua.
  4. Mendesak Presiden RI Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi dan berkuasa penuh atas TNI agar segera menarik pasukan TNI dari tanah Papua dan meminta kapolda untuk mencabut maklumat kapolda yang tidak menghormati konstitusi.
  5. Mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pendekatan keamanan di Papua bukan dengan skenario milisi dan paramiliter nusantara yang merajalela di tanah Papua dan juga cara militeristik, tapi dengan cara humanis atau manusiawi, cara kultural dan cara keagamaan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh-tokoh adat/marga-marga di 7 wilayah adat Papua yang memahami betul persoalan Papua, jangan melibatkan mereka yang tidak memahami akar masalah di Papua.
  6. Mendesak Presiden RI Joko Widodo membebaskan semua tahanan aktivis mahasiswa Papua dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang ditahan baik di Jakarta maupun di Papua oleh TNI dan POLRI yang memprotes aksi rasisme dan persekusi terhadap orang Papua.
  7. Mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan karena dianggap lalai menjalankan tugas dalam mengumpulkan informasi faktual untuk deteksi dan peringatan dini dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
  8. Mengecam keras tindakan Menkominfo RI Rudiantara yang kembali memutuskan jaringan internet di Papua. Negara demokrasi harus bebas dari tindakan-tindakan otoritarian dan upaya menutup informasi publik, karena tindakan demikian juga merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
  9. Mendesak pemerintah untuk segera mengadakan dialog terbuka yang demokratis dan menghadirkan organisasi ULM WP, KNPB, TPN-OPM, dan AMP serta elemen rakyat yang lain untuk membahas masa depan Papua.
  10. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersolidaritas terhadap masalah Hak Asasi Manusia di Papua.
  11. Usut tuntas pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan di daerah lainnya di Indonesia. [P]

Penulis : Laeli Choerun Nikmah

Reporter : Zukhruf Kalyana Mukti

Editor : Ade Tegar Irsandy