PP NO 78 2015 JADI FOKUS UTAMA AKSI MAY DAY


”Harusnya upah buruh itu dihitung berdasarkan kebutuhan buruh tersebut bukan berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi”. ujar Feri selaku Koordinator Umum ARUS.

Long March peringatan hari buruh Rabu, (1/5) di Yogyakarta menempatkan PP 78 Tahun 2015 sebagai persoalan yang utama. Aksi yang di ikuti oleh Aliansi Rakyat Untuk Satu Maret (ARUS), Gerakan Rakyat Untuk Satu Mei (GERUS), Komite Aksi May day, dan Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) berlangsung mulai dari tempat parkir Abu Bakar Ali sampai Titik Nol Kilometer, Yogyakarta.

Disahkannya PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dirasakan tidak memberi dampak lebih terhadap upah buruh. Selain itu PP 78 Tahun 2015 juga menghapus peran serikat buruh dimana ini dinilai sebagai upaya untuk mengikat dan membatasi terkait hak-hak buruh itu sendiri.

”Harusnya upah buruh itu dihitung berdasarkan kebutuhan buruh tersebut bukan berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi”. ujar Feri selaku Koordinator Umum ARUS.

Penghapusan PP 78 Tahun 2015 dan kembali ke UU No 13 Tahun 2003 dinilai tepat untuk buruh guna mendapatkan hak-haknya. Didalam UU No 13 Tahun 2003 tentang pengupahan sendiri tertuang pada Bab X pasal 88 ayat (4) “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf A berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”.

“Buruh di Jogja tidak pernah muluk-muluk, Laksanakan UU No 13 Tahun 2003. Buruh itu menuntut apa yang menjadi haknya tidak pernah menuntut yang diluar dari haknya”, ujarnya.

Dalam aksi damai itu pula selain fokus terhadap PP 78 Tahun 2015 mereka juga menyuarakan 12 tuntutan terhadap pemerintah. Diantaranya yaitu, jaminan sosial dan kesehatan, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourching, melindungi hak-hak buruh difabel, menghapus SEMA Nomor 3 tahun 2018, hentikan pemberangusan serikat buruh, dan beberapa tuntutan lain yang dirasa merugikan hak-hak kaum buruh.

Selain itu, kenaikan UMK di Yogyakarta juga menjadi perhatian pada aksi ini. Menurut mereka, UMK di Jogja terbilang sangat kecil dibanding kota-kota lain di Jawa Tengah.

Feri menyatakan, “kalau kita hitung-hitung sampai tahun 2025 upah di Jogja bahkan tidak sampai 3 juta, bandingkan dengan wilayah DKI Jakarta yang bahkan bisa mencapai 7-8 juta”. Ia juga menyayangkan sebutan Warga Jogja Istimewa sama sekali tidak merepresentasikan upah buruhnya. Menurutnya kalau istimewa upah buruhnya juga harus istimewa.

Terlebih, ia juga menanggapi pembangunan Bandara NYIA di Kulonprogo. “Kami juga mengkritik pembangunan Bandara NYIA. Selain itu dibangun dikawasan zona merah, pembangunannya akan menyebabkan bencana ketenagakerjaan, Karena kita belum siap dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia”, ujar Feri.

Gerakan aksi yang juga melibatkan beberapa organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Satu Mei (GERUS) yang diantaranya, LSS, F-SEBUMI, LBH, BEM KM UGM, HMI FH UII, Dema Justicia UGM, BEM FISIPOL UMY, dan beberapa organisasi lainnya, diharapkan mampu mewakili suara ratusan buruh khususnya di Yogyakarta untuk mendapatkan hak-haknya. Selain itu, hal ini juga dapat mengasah kepekaan mahasiswa terhadap persoalan sosial di sekitarnya.

Aji yang tergabung pada organisasi Dema Justicia UGM menyatakan, “kita harus perduli, karna itu meningkatkan Awareness kita sebagai mahasiswa yang mendapat akses lebih terhadap ilmu pengetahuan. Kita mendapat teori-teori didalam kelas, dan disaat seperti ini kita bisa menggabungkan persoalan sosial dengan teori yang kita dapat”, ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Altri dari LSS, “Aku pikir, kita bisa memajukan buruh dengan mahasiswa, apabila mahasiswa memiliki pendidikan yang lebih maju mereka bisa mengajarkan dan mengedukasi buruh yang lain. Kami menyebarkan undangan terhadap mereka untuk mengikuti aksi ini, karena menurut aliansi, audiensi terhadap parlemen saja  tidak dapat mewakili hak-hak mereka. Kita harus turun aksi, menggerakkan massa dan ini merupakan perjuangan jangka panjang mahasiswa maupun buruh”, ujarnya. [P]