PERINGATI HARDIKNAS, GNP AJUKAN 9 TUNTUTAN

“Tugas negara itu menyelenggarakan pendidikan, maka sudah sewajarnya tidak ada sekat antara orang miskin dan kaya. Karena dalam konstitusi kita, khususnya alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Ucap
Irfan Rahangiar

Kamis, (02/05/2019) aksi bersama dilakukan oleh Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) dengan longmars dari parkiran Abu Bakar Ali menuju 0 km Yogyakarta.  Organisasi yang tergabung dalam GNP di antaranya, Sekolah Bersama (Sekber), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (IMM FH UMY), KASTRAT Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta (HMPG UNY),  PPM, Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), Liga Forum Studi Yogyakarta (LFSY), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (BEM UMY), Dewan Perwakilan Mahasiswa  (DPM) FSBE Universitas Ahmad Dahlan,  Rhetor dan Shoping

Irfan Rahangiar, salah satu peserta aksi yang tergabung dalam LMND mengatakan bahwa terdapat banyak kasus dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Pertama, biaya pendidikan yang begitu  mahal.  Dari data Badan Pusat Statistik, yang tidak bisa mengakses pendidikan berkisar 4,5 juta anak. Hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab negara. “Tugas negara itu menyelenggarakan pendidikan, maka sudah sewajarnya tidak ada sekat antara orang miskin dan kaya. Karena dalam konstitusi kita, khususnya alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa.” imbuhnya.

Kedua, terjadinya pemangkasan kebebasan terhadap mahasiswa. “Kemarin ada pihak kampus yang secara represif membubarkan diskusi. Hal ini membuktikan bahwa keadaan di kampus semakin tidak toleran.” tutur Irfan. Ketiga, ihwal presensi yang mengancam sistem penyelenggaraan pendidikan. Artinya, kebijakan yang dibuat tidak memiliki alasan yang diketahui publik dari pihak kampus.

GNP pada peringatan Hardiknas 2019  menyatakan sikap sebagai berikut:
1.Hentikan respresifitas dan kriminalisasi mahasiswa.
2.Cabut permenristekdikti no 55 tahun 2018
3. Cabut UU PT No 12 tahun 2012
4.Berikan transparansi anggaran pendidikan
5.Wujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual
6. Wujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia
7. Libatkan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan kampus
8.Tolak pungutan liar (pungli)
9.Realisasikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD
[P]