Haruskah Cerpen yang Disalahkan?

Dokumentasi Widya Saputri

          
“Kalian (Suara USU) saya keluarkan dari UKM Suara USU semuanya. Kembalilah ke kuliah masing-masing dan cepat kalian tamat. Itu harapan orang tua kalian,” ucap Runtung, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

  Pertengahan Maret 2019 lalu Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Universitas Sumatera Utara (USU) menerbitkan sebuah cerpen dengan judul Ketika Semua Orang Menolak Diriku di Dekatnya.  Cerpen ini merupakan karya mahasiswa USU  yang bernama Yael Stefani Sinaga  yang sekaligus Pemimpin Umum Suara USU. Cerpen diterbitkan di website resmi LPM Suara USU (suarausu.co). Usai terbit, cerpen ini selanjutnya dipromosikan melalui media sosial sejak 18 Maret. Tidak lama kemudian, cerpen karya Yael Stefani Sinaga ini mendapat reaksi keras dari Rektor USU, Runtung Sitepu.

            Runtung menganggap cerpen tersebut mengandung unsur pornografi dan condong mendukung LGBT. 19 Maret, pengurus Suara USU yang terdiri dari Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi dipanggil oleh Runtung. Pemanggilan kedua pengurus USU berujung pada perintah kepada pembuat website suarausu.co untuk mensuspensi website tersebut. Meskipun pada 23 Maret website sudah dapat diakses kembali. Selain perintah untuk mensuspensi, Runtung juga mengeluarkan Surat Keputusan(SK) Rektor no.1319/UNS.1.R/SK/KMS 2019 yang berisi pemberhentiaan 18 anggota Suara USU. 

            Seperti yang dimuat di viva.co.id, Runtung meminta agar semua pengurus Suara USU kembali berkuliah dan tidak lagi beraktivitas di Suara USU.  “Kalian (Suara USU) saya keluarkan dari UKM Suara USU semuanya. Kembalilah ke kuliah masing-masing dan cepat kalian tamat. Itu harapan orang tua kalian,” ucap Runtung dalam Viva.co.id. Runtung juga mengatakan tidak akan menutup Suara USU. Suara USU akan diaktifkan kembali dengan diisi oleh anggota dan pengurus yang berbeda. Runtung mengatakan akan membentuk panitia perekrutan anggota baru Suara USU.

Munculnya Penolakan

            Para anggota Suara USU tidak setuju dengan SK Rektor tersebut. Mereka kemudian melakukan aksi penolakan atas keputusan Rektor dan meminta agar SK pemecatan ditarik. Mereka menganggap bahwa Rektor USU telah bertindak semena-mena. Akan tetapi upaya yang dilakukan anggota Suara USU tidak dipedulikan Runtung Sitepu. Hal tersebut memicu banyaknya dukungan dan solidaritas dari Pers Mahasiswa di Indonesia kepada Suara USU.

            Senin (1/4/2019) di kawasan Tugu Yogyakarta, aliansi Kami Bersama Suara USU menggelar aksi solidaritas menentang sikap Rektor USU terhadap Suara USU.  Mereka menuntut agar Runtung Sitepu mencabut SK Pemecatan 18 anggota Suara USU. Aliansi ini diikuti oleh berbagai elemen pers mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta. Selain dari pers mahasiswa, ada juga perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta turut bersolidaritas.

            Melalui wawancara yang dilakukan oleh LPM Pendapa, pihak LBH Yogyakarta menyatakan bahwa masalah internal dalam kampus seharusnya diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih akademis. Apabila dalam kasus ini maka rektor menggunakan badan etik yang ada di kampus untuk menilai cerpen yang telah dipublikasikan. Yogi Zul Fadhli selaku direktur LBH Yogyakarta mempertanyakan belum atau sudah diujinya cerpen tersebut. “Sudah pernah dipraktisi atau belum sama Rektor? Pernahkah kemudian 18 mahasiswa ini dinilai oleh suatu lembaga yang memang kredibilitas untuk menilai secara etik? Saya kira itu mesti ditempuh. Pertanyaannya apakah itu sudah ditempuh? Kalau belum kan sama saja,” ungkap Yogi.

            Yogi juga berpendapat jika upaya pengujian etik belum pernah dilakukan maka akan menimbulkan persepsi yang keliru dari orang. Orang akan berfikiran bahwa yang keliru ialah 18 mahasiswa anggota Suara USU. Harusnya ada mekanisme yang dapat menguji pelanggaran etik seperti adanya  tim etik, data penilaian, kemudian pengambil keputusan.

            Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pendekatan tidak bisa menggunakan pendekatan hukum, ukurannya menjadi sangat bias dan subjektif dengan perkara-perkara yang menggunakan narasi sebagai mediumnya atau visual seni. “Apa yang dikatakan pornografi berbeda tergantung sudut pandang orangnya. Sama saja ketika bicara soal pembinaan di pasal-pasal ITE, misalnya, apa yang dimaknai sebagai pencemaran nama baik, apa yang dimaknai sebagai penghinaan. Ini sangat bias sekali, bisa tergantung subjektifitas siapa yang merasa dirugikan atas pernyataannya,”

            Yogi mengatakan jika ingin melakukan pendekatan secara adil maka mekanismenya harus ada penilaian lebih dulu. Apabila kasus ini melanggar etik, seharusnya di tunjukkan pasal etik yang dianggap terlanggar dan disangkakan. Kasus ini memang belum mendatangkan ahli khusus untuk mengkaji pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Yael.

            Tommy Apriando perwakilan AJI Yogyakarta menjelaskan bahwa AJI Medan sudah melakukan advokasi bersama LPM Suara USU dan LBH. Tommy mengatakan jika sekitar satu pekan (untuk Yogyakarta) tidak ada respon dari Rektor USU untuk segera mencabut SK yang sudah dikeluarkan maka AJI akan mengirimkan surat kepada Dikti untuk memberhentikan atau mencabut pengangkatan rektor USU karena kasus ini sangat menciderai kebebasan berdemokrasi dan berserikat.

            Tommy mengatakan bahwa Rektor USU telah menciderai konstitusi (UUD 1945 pasal 28 C) yang berisi tentang hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan dan ruang-ruang demokrasi di kampus. “Jika ruang-ruang akademik ini kemudian terus diisi, kemudian diganggu oleh kebijakan-kebijakan kampus dalam hal ini rektor, ini akan menganggu dan insiden buruk untuk persma-persma lain. Perilaku semacam itu juga bisa dapat menimpa persma di kampus-kampus lain,” ungkap Tommy.

            Tommy menjelaskan jika secara eksklusif aturan ini belum masuk dalam undang-undang pers, tetapi telah dilindungi oleh undang-undang berserikat, berkumpul, berorganisasi, menyatakan pendapat baik melalui tulisan, suara ataupun audio. “Sehingga itu suatu pandanganan yang keliru jika kemudian pers mahasiswa dianggap berada di bawah rektor. Kemudian ada kesewenang-wenangan terhadap rektor. Itu salah besar,. Salah kaprah. Rektor harus memberikan ruang demokrasi dan ruang kebebasan terhadap temen-temen persma di kampus,”

           Seorang kritikus sastra Mhd. Anggie J. Daulay, Dosen Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Medan yang termuat di suarausu.co mengatakan tidak melihat muatan negatif yang di dalam cerpen. “Cerpen tersebut sama sekali tidak bermakna sugestif dan persuasif. Apabila ditinjau dari perspektif sosiologi sastra, yang fokus pada ideologi sosial pengarang, cerpen tersebut menggambarkan keadaan tokoh pada peradaban masa kini yang mengalami disorientasi seksual. Tentu dalam kehidupan nyata perlu penanganan secara komprehensif,” ungkapnya. [P]