Jalan Kecil Bernama Pers Mahasiswa

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Munculnya banyak media akhir-akhir ini tak lepas dari belum bebasnya dunia pers di era reformasi. Setelah sebelumnya berada dalam kondisi yang serba terbatas pada masa Orde Baru (Orba), jerat tali dalam dunia pers perlahan melonggar. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika UU Pers No. 40 tahun 1999 disahkan untuk menghapus kebijakan peninggalan Orba yang menghambat ruang gerak pers. Menurut anggota dewan pers, Wikrama Iryans, yang dikutip dari portal berita Antara News berjudul Setiap Hari Terbit Lima Media Massa Baru Pasca-Reformasi (15/02/18), setahun pasca reformasi, jumlah media cetak melonjak menjadi 1.687 penerbitan atau bertambah enam kali lipat. Kendati di berita yang sama, jumlah tersebut kini berkurang dan tercatat hanya sebanyak 830 media cetak, 60 televisi (meningkat), 20.000 radio berizin dan 10.000 radio gelap.

Keberadaan media mainstream kini saling berjejal sebagai tumpuan utama masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun, timbul masalah baru. Di tengah kencangnya arus berita dan berbagai polemik, ada isu-isu yang—entah sengaja atau tidak—luput dari pemberitaan media-media mainstream. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa kepemilikan media saat ini didominasi oleh para konglomerat (yang juga merangkap sebagai politikus). Kepentingan pemilik itu kemudian berimbas pada independensi media dan melahirkan bias dalam proses pemberitaannya. Hal ini masih bisa kita jumpai terutama menjelang masa pemilu di Indonesia.

Dalam artikel di The Conversation berjudul Oligarki Media dan Bagaimana Dia Menentukan Arah Pemberitaan (20/12/17), Wisnu Prasetya Utomo dari Remotivi menuliskan: “Perjumpaan perkembangan teknologi komunikasi yang membuka berbagai kanal informasi dan oligarki media ternyata punya efek kejut sendiri: menurunnya kepercayaan publik terhadap media arus utama. Karena media semakin partisan dan dianggap elitis, publik menemukan ruang alternatif untuk mengakses informasi.” Tak hanya itu, Wisnu juga menyatakan bahwa kepercayaan terhadap media arus utama tidak diimbangi dengan keberadaan media alternatif yang kredibel. Maka, sebagian besar jatuh pada informasi hoaks.

Di tengah kepungan media partisan yang semakin menggurita, keberadaan pers mahasiswa (persma) sebenarnya bisa dijadikan sebagai media alternatif yang mampu menyediakan kebenaran objektif, tanpa kepentingan politik, atau (kalau perlu) tanpa kepentingan profit. Celah kecil ini bisa dimanfaatkan persma untuk menjadi acuan informasi bagi mereka yang sudah jenuh atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap media-media partisan dan media arus utama, atau mungkin bisa menambal sisi pemberitaan yang ‘kurang’ dari media mainstream. Dalam kasus di Yogyakarta, disiplin kerja dan kualitas produk jurnalistik beberapa persma bahkan ‘setingkat’ dengan media mainstream, minus kepentingan profit dan muatan politik tentunya.

Jadi bisa dibayangkan betapa ringannya kerja jurnalistik pers mahasiswa. Tidak perlu memanggul dua benda berat yang mengganggu kinerja itu. Tidak ada yang merongrong pula sebab semua dilakukan dengan kolektif atas satu dasar nilai yang disepakati bersama; kebenaran adalah Koentji! Keberadaan pers mahasiswa juga bisa menjadi acuan untuk mengetahui keadaan suatu kampus—baik dan buruknya—serta menjadi watchdog bagi isu di daerah masing-masing. Persma juga dapat menjadi garda terdepan sebagai filter hoaks di lingkup kampus, sebagai wadah idealis untuk melahirkan, menumbuhkan, dan menuangkan budaya kritis, serta kesadaran menyampaikan informasi di kalangan mahasiswa.

Mulia sekali ya tugas persma. Namun, bukan berarti tanpa kendala. Dalam artikel Remotivi yang berjudul Pers Kampus di Tengah Ketidakpastian Hukum (31/01/19), dijelaskan bahwa pers mahasiswa, dalam kerja jurnalistiknya masih begitu rentan di bidang perlindungan hukum.

“UU Pers memang tidak memberikan kepastian perlindungan terhadap LPM. Dalam Pasal 18 ayat 1 UU Pers, perlindungan yang disebutkan hanyalah diperuntukkan bagi perusahaan pers. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Pers, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media eletronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

Peraturan tersebut jelas tidak melingkupi persma karena ia hanya sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mayoritas pendanaannya berasal dari kampus. Belum lagi permasalahan internal masing-masing persma. Baik dari Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, hingga pembatasan ruang gerak yang dilakukan oleh pihak kampus. Penulis pikir, artikel Opini milik Ekspresi UNY berjudul “Senja Kala Pers Mahasiswa” (04/01/19) menggambarkan betul kesulitan-kesulitan tersebut.

Namun, terlepas kompleksnya permasalahan di atas, impian untuk membuat persma menjadi media alternatif patut untuk dipikirkan bersama. Bila titik antar satu persma dengan persma yang lain saling terhubung, bukan tidak mungkin kita mampu untuk mengubah arah wacana. Minimal dimulai dari internal kampus masing-masing. Keberadaan persma bisa dianggap sebagai jalan kecil untuk sampai pada hasil jurnalistik yang objektif.

Sulit? Memang. Bukan perkara mudah membangkitkan kesadaran terlebih di tingkat masyarakat. Di lingkup internal anggota persma saja pun sulitnya bukan main. Sembari duduk menatap langit-langit kelas, ini sesuatu yang bisa dipikirkan sebagai solusi atas permasalahan absennya media yang bebas kepentingan. [P]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *