Capres-capresnya Tidak Peka HAM

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Kemanusiaan digambarkan sebagai ikatan mata rantai yang tidak terputus dalam lambang garuda pancasila. Bukan tanpa alasan, para pendiri bangsa memaknainya sebagai ikatan jiwa manusia yang hidup di muka bumi adalah saling terkait satu sama lain. Hal itu tidak memandang identitas apapun, baik itu suku, budaya, agama, bangsa, jenis kelamin, strata sosial dan lain sebagainya. Manusia hidup di muka bumi tidak untuk saling menyakiti, mengeksploitasi, merampas, mendiskriminasi yang itu dapat menyakiti dan merugikan manusia lain. Kaitannya dalam kehidupan berbangsa, pancasila merangkul kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan memperhatikan kemerdekaannya dalam bidang ekonomi.

Berangkat dari apa yang diamanahkan dalam pancasila, sudah sepatutunya kita menanyakan apakah pemerintah hari ini berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam pancasila? Fakta menunjukkan bahwa pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih banyak terjadi. Tahun 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima total sebanyak 7.188 pengaduan. Kepolisian menempati posisi pertama pihak yang diadukan sebagai pelaku pelanggaran dengan 2.290 pengaduan. Kedua adalah korporasi dengan data yang dilaporkan sebanyak 1.030 pengaduan. Data pengaduan menempatkan hak atas kesejahteraan sebagai urutan pertama pengklasifikasian hak yang diadukan dengan jumlah 2.748. Posisi kedua ditempati oleh hak memperoleh keadilan dengan jumlah 2.697 (komnasham.go.id).

Fakta semacam itu menunjukkan belum adanya komitmen yang kuat dari negara untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM atau setidaknya menekan. Belum lagi banyaknya konflik agraria yang terjadi pada tahun 2017. Perampasan lahan-lahan milik rakyat, juga penyingkiran rakyat dari tempat tinggalnya menggunakan kekerasan baik oleh korporasi maupun institusi-institusi pemerintahan. Tahun 2017 lalu KPA mencatat ada 659 konflik agrarian yang terjadi dengan luas lahan 520.491,87 ha lahan dan sebanyak 652.738 KK. Posisi pertama ditempati sektor perkebunan dengan 208 konfik agraria. Sektor properti ada di urutan kedua dengan 199 konflik. Sedangkan yang ketiga adalah sector infrastruktur dengan 94 konflik.

Apa yang mengerikan adalah absennya diskursus HAM dari kontestasi pemilu 2019. Keributan di antara tim sukses atau pendukung calon presiden hanya terjadi di sekitaran isu yang dangkal dan gosip bernada SARA. Masa depan HAM nampak suram, sesuram hari-hari mahasiswa yang berjuang menyelesaikan studinya sambil dikejar-kejar wisuda dan lakas menikah. Ini menegaskan bahwa HAM tidak lagi memiliki kepastian masa depannya. Isu HAM selama ini hanya menjadi ‘gorengan elit’ dan komoditas politik saja. Ia muncul di saat dirinya laku di pasar politik semata, tidak ada keseriusan untuk menegakkannya.

Persoalan-persoalan yang berdampak langsung pada pelanggaran HAM tidak terlepas dari haluan perekonomian bangsa Indonesia yang kapitalistik. Kekayaan diserahkan begitu saja kepada siapa saja yang mampu menguasainya sehingga tidak ada kesempatan bagi rakyat kecil untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Bukannya menikmati justru rakyat mendapatkan intimidasi dan represi. Rakyat tersingkirkan dari tempat tinggalnya akibat haluan perekonomian yang dilakukan pemerintah. Haluan perekonomian yang mengedepankan pembangunan namun mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan akan memperparah nasib rakyat. Hal ini jelas sudah melenceng jauh dari amanah pancasila sebagai dasar negara. Apapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan HAM di negeri ini akan sia-sia jika haluan perekonomiannya masih menyediakan peluang bagi mereka yang ekonominya kuat untuk mengeksploitasi mereka yang ekonominya lemah.

Jalan keluar yang mestinya diambil oleh negara untuk mengatasi persoalan kemanusiaan adalah dengan merubah haluan perekonomiannya. Haluan ekonomi yang kapitalistik hanya akan memberikan kesempatan mereka yang perekonomiannya kuat untuk terus mengeksploitasi yang lemah. Oleh sebab itu, persoalan kemanusiaan hanya bisa diatasi jika kekayaan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyatnya. Kemerataan atau kesejahteraan dapat tercapai jika negara berkomitmen untuk merubah haluan ekonomi kapitalistik menjadi haluan ekonomi sesuai dengan pancasila yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya.

Selain negara perlu berkomitmen merubah haluan ekonomi bangsa Indonesia, negara juga harus berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini yang belum terselesaikan, bahkan ada juga yang belum tersentuh sama sekali. Beberpa kasus di antaranya yaitu peristiwa penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998, tragedi penembakan di Universitas Trisakti, Semanggi I dan II, dan peristiwa lain yang diakibatkan konflik SARA. [P]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *