Aksi Mahasiswa Yogyakarta Tolak Kriminalitas Terhadap Aktivis

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Rabu, (17/5/2017) puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perjuangan Demokrasi Yogyakarta (ASPDY) melakukan aksi long march. Aksi tersebut dimulai dari pelataran parkir Abu Bakar Ali, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kantor Gubernur Yogyakarta, dan finis di titik Nol Kilometer Yogyakarta. Diikuti oleh gerakan PPRI, Liga Forum Study Yogyakarta (LFSY), dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota (DK) Yogyakarta.

Aksi yang mengangkat tema ‘Bangun Persatuan Rakyat: Perjuangkan Demokrasi dan Wujudkan Penegakan Hak Asasi Manusia’ merupakan bentuk respon dari kegelisahan mahasiswa Yogyakarta yang peduli akan kasus kriminalisasi terhadap aktifis mahasiswa di Medan. Dikutip dari pres release presma.org (7/5/2017) bahwasanya tindakan aparat yang melakukan penangkapan dan menahan tiga orang mahasiswa pada saat melakukan aksi hari pendidikan tanggal 02 Mei 2017, kini dalam penahanan di polrestabes Medan. Para aktifis mahasiswa tersebut mengalami kekerasan fisik oleh pihak polisi dan tidak bisa dikunjungi oleh keluarga maupun penasehat hukum. Tindakan tersebut mendapat kecaman dari ASPDY sehingga membawa enam tututan yang harus dipenuhi oleh pihak aparat salah satu diantaranya adalah pembebasan tiga aktifis mahasiswa yang di tangkap di polrestabes medan tampa syarat.

Melihat permasalahan yang baru-baru ini terjadi di Yogyakarta serta di indonesia pada umumnya, seperti penolakan Ganjar di Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), penangkapan masa aksi dari aktivis Medan di hari pendidikan oleh aparat penegak hukum, dan penggrebekan pameran karya seni Wiji Thukul di Pusat Studi hak Asasi Manusia (pusham) Universitas Islam Indonesia (UII). Riska Puji Jati Ningrum, salah satu koordinator lapangan yang berasal dari LFSY mengatakan “demokrasi yang sebelumnya bebas, sekarang menjadi tidak bebas lagi, karena adanya pembatasan ruang demokrasi.”

Aksi ini merupakan langkah awal dari penegakan HAM dan kebebasan berdemokrasi. Jika pemerintah tidak melakukan realisasi dari tuntutan yang diberikan pihak ASPDY, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi lanjutan dengan masa yang lebih banyak. Selain advokasi turun ke jalan, pihak ASPDY juga melakukan diskusi-diskusi guna menguatkan kajian literasi. “Kita sebagai mahasiswa yang disebut sebagai agen pendorong perubahan, tetapi tidak peka terhadap permasalahan yang menimpa teman-teman di Medan serta polemik yang ada di indonesia.” Pungkasnya.[P]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *