Kebebasan Pers yang Kembali Dipertanyakan

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Indonesia adalah salah satu negara dengan kebebasan pers paling berkembang di kawasan Asia-Pasifik. Dalam sejarahnya, salah satu yang menjadi bukti kebangkitan rezim reformasi yakni suksesnya pers membangun opini publik untuk melawan sistem oligarki yang terus menggerogoti realitas hidup masyarakat Indonesia. Setelah lama hidup dalam realitas yang begitu pelik, masyarakat Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan pikiran perlu diperjuangkan untuk bebas dari sebuah sistem yang secara leluasa berkuasa mendiktenya. Akan tetapi, dalam sejarah perjalanannya pula ditemukan begitu banyak kejanggalan dalam retorika kebebasan pers sampai hari ini, yakni ketika kebebasan itu menjadi “prematur”.

Keprematurannya itu sangat tragis, yakni  kebebasan pers justru dipakai sebagai alat intervensi dalam menyerang serta mamatikan kemerdekaan hak berpendapat personalia ataupun kelompok lain. Lebih parahnya lagi, semakin tumbuh subur sebuah trend jurnalisme hit and run (jurnalisme tabrak lari). Inilah yang menjadi dilema serius yang dihadapi dunia jurnalistik hari ini. Di suatu pihak dunia jurnalistik telah melakukan kritik diri habis-habisan oleh para aktor dan aktrisnya, lalu di pihak lain dunia jurnalis akan terus terpukul oleh kerasnya kritik publik terhadap entitas dirinya. Problem jurnalisme ini dipahami  sebagai sebuah tantangan yang bersifat kontinyu, artinya ketika persoalan-persoalan ini tidak mempunyai solusi, akan menjadi benalu yang selalu menggerogoti selama media itu ada.

Sampai pada sebuah reflektifitas kritis, kita patut mempertanyakan kembali tentang kebebasan pers itu. Apakah yang dimaksud “kebebasan” dalam Pers? Pada dasarnya, persepsi kebebasan itu belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan pemahaman dan praktek kode etik serta profesinalisme media. Di sinilah patut kita kritisi apa yang menjadi esensi dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan profesinalisme media ketika mencoba bermain dalam sebuah ruang gerak kebebasan pers.

 

KEJ dan Kebebasan Pers

Mengutip pernyataan Kamsul Hasan dalam buku berjudul Dilema antara Kebebasan dan Etika: Pers Indinesia 2012, bahwa jurnalisme Indonesia memiliki etika sebagai mahkota profesinya. Sepanjang kegiatan jurnalisnya mentaati kode etik jurnalistik, jurnalis akan mendapat imunitas dari UU Pers dan peraturan lainnya seperti Sema 13 tahun 2008 serta MoU dewan pers dengan Kapolri tahun 2012.

Wartawan yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) selain melanggar moral juga berpeluang mendapatkan perkara dalam hukum. Jadilah jurnalis bermahkota, dengan menaati Kode Etik Jurnalistik. Pernyataan ini secara tegas menjelaskan bahwa ruang gerak kebebasan pers idealnya adalah bagaimana dalam kebebasan pers ini, seorang jurnalis harus selalu  bergerak pada suatu lingkaran etika. Lingkaran etika ini yang nantinya menjadi sebuah mahkota yang terus menuntun seorang jurnalis untuk berjalan pada tempat yang seharunya ia berjalan.

Etika ini pula mampu menjelaskan batasan-batasan awal dan akhir bermainnnya aktor dan aktris dalam sebuah kebebasan pers sehingga memasuki pada tingkat adaptasi terhadap suatu zaman. Bagaimanapun seorang jurnalis harus mampu menepis derasnya arus modernisasi agar tidak terpeleset hingga keluar dari rel etika jurnalistik itu sendiri.

Dalam buku berjudul Dilema antara Kebebasan dan Etika: Pers Indinesia 2012 ini diterangkan pula, Balitbang Dirjen HAM Kementrian Hukum dan HAM, pada pertengahan tahun 2012 melakukan penelitian sekaligus evaluasi tentang kemerdekaan menyatakan pendapat. Atas pertanyaan apakah jurnalis dalam menjalankan profesinya harus memiliki dan menaati KEJ sebagaimana perintah Pasal 7 ayat (2) UU No.40 tahun 1999 tentang Pers? Sebanyak 36,67% responden menjawab SETUJU, 30% responden menjawab SANGAT SETUJU dan 36,67% menjawab dengan AMAT SANGAT SETUJU. Hanya 1,67% responden yang menyatakan SANGAT TIDAK SETUJU terhadap kode etik jurnalistik.

Mayoritas responden mengatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah mahkota wartawan yang harus terus digunakan sepanjang menjalankan profesi. Berdasarkan penelitian ini masyarakat Indonesia menilai bahwa KEJ harus menjadi kebutuhan bagi seorang jurnalis. Artinya dengan menaati KEJ akan tercipta profesionalisme dalam dunia jurnalistik itu sendiri.

Dalam kebebasan pers, etika tetap menjadi harga mati yang tetap diperjuangkan terutama perilaku jurnalis dalam menghasilkan sebuah produk. Profesionalisme media dapat diukur dengan bagaimana seorang jurnalis taat memakai kebebasannya sesuai KEJ. Dalam zaman kotemporer ini, kebebasan pers pula akan selalu dipertanyakan karena tidak bisa dipungkiri etika akan selalu berbenturan dengan nalar yang kacau, anonimitas, dan iresponsibilitas. Untuk menjawab itu kita tetap pada suatu prinsip bahwa kebebasan pers adalah kita bernalar secara “liar” untuk berdinamika, selagi itu tidak melewati batas-batas Kode Etik Jurnalistik. [P]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *