Penjajahan Birokrasi yang Mengombang-ambingkan Nasib Pendapa

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Ya sudah digantung, karena saudara tidak mau menandatangani Pakta Integritas dan mencabut surat pernyataan sikap,” tegas Ki Widodo Budi selaku Wakil Rektor III Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) saat ditemui oleh Tim Pendapa di sela-sela jadwal mengajarnya, Senin, (26/09).

 

            Keterangan tersebut berawal dari pertanyaan Tim Pendapa kepada Ki Widodo mengenai status Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Pendapa Tamansiswa periode 2016-2017 yang tidak juga mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan oleh Rektor. Hal tersebut dikarenakan Pendapa menolak menandatangi Pakta Integritas, dengan melalui Surat Pernyataan Sikap nomor 014/LPM-PENDAPA/Kep/PU/V/2016, yang ditembuskan kepada Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa, Pejabat Struktural Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Lembaga dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di UST, Pers Mahasiswa seluruh Indonesia, dan Alumni UST.

            Menurut keterangan dari Peka Tariska selaku Pemimpin Umum Pendapa periode 2016-2017 memang benar bahwa Pendapa tidak memiliki SK Kepengurusan sejak diangkatnya Peka menggantikan Isnan Waluyo, Minggu (28/02). Peka menceritakan bahwa SK Kepengurusan Pendapa yang tidak diturunkan berdampak pada terhambatnya proses pengajuan proposal permohonan dana kemahasiswaan yang sudah dialokasikan ke Pendapa sebesar Rp 23,850 juta, dalam arti Pendapa tidak bisa menerima dana kemahasiswaan tersebut karena tidak memiliki SK Kepengurusan.

            Peka yang sudah megajukan surat permohonan SK Kepengurusan sejak dilantiknya pengurus Pendapa periode 2016-2017, Senin, (7/03) mengaku memang belum sempat bertemu wakil rektor III yang saat itu dijabat oleh Ki Hadi Pangestu (Alm) untuk menindaklanjuti SK Kepengurusan tersebut, namun melalui Ki Marji selaku Kepala Bagian (Kebag) Kemahasiswaan, Peka mendapat keterangan bahwa SK Kepengurusan memang sengaja tidak diturunkan oleh birokrasi kampus, kemudian melalui Ki Marji, birokrasi justru memberikan Draf Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh Peka.

 

Akar Tidak Diturunkannya SK Kepengurusan Pendapa

            Persoalan yang sedang dihadapi pengurus Pendapa periode 2016-2017 adalah buntut dari persoalan pengurus sebelumnya yang saat itu dipimpin oleh Isnan pada tahun 2015. Isnan mengungkapkan ia masih mengikuti perkembangan di Pendapa meski terbilang sudah alumni. Alasan yang Isnan ketahui berdasarkan keterangan Peka, mengapa birokrasi tidak menurunkan SK Kepengurusan karena Pendapa seringkali dalam terbitannya memuat banyak kritik yang menurut birokrasi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut pendapat dari alumni yang disampaikan melalui Isnan, perlakuan tersebut merupakan bentuk dari pembungkaman kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi, “Padahal di Negara kita kan untuk kebebasan berekspresi dijamin oleh undang-undang,” terang Isnan.

Baca Juga: http://lpmpendapa.com/2016/11/16/press-release-kronologis-pembekuan-lembaga-pers-mahasiswa-pendapa-tamansiswa/

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/15/079820363/mengkritik-lembaga-pers-mahasiswa-tamansiswa-dibreidel

            Isnan juga menceritakan bahwa pada kepengurusannya, dana kemahasiswaan yang dialokasikan untuk Pendapa pernah ditahan oleh birokrasi lantaran pada saat itu Pendapa menerbitkan Buletin Pendapa News yang dipandang birokrasi merugikan. “Saya tidak perlu menyebutkan masalah yang dulu, yang jelas gara-gara masalah itu kita harus beberapa kali mediasi, dan terakhir kita dituntut untuk membuat surat pernyataan, saya ulangi ya, surat pernyataan, yang isinya adalah Pendapa harus menaati kode etik jurnalistik,” ungkap Isnan. Isnan menilai permintaan birokrasi saat itu wajar karena sudah kewajiban Pendapa untuk menaati kode etik jurnalistik.

            Sedangkan Isnan mengungkapkan terbitan Pendapa secara kode etik jurnalistik bisa dipertanggungjawabkan. Pendapa melakukan penulisan yang sehat, mulai dari rapat redaksi untuk menentukan tema, kemudian liputan, sampai konfirmasi sudah Pendapa lakukan. Namun, Isnan mengakui bahwa birokrasi masih menganggap pers mahasiswa berada di bawah kampus, artinya pers mahasiswa dianggap sebagai humas, bukan dianggap sebagai kumpulan mahasiswa yang harus kritis, membenarkan yang seharusnya dibenarkan.

            Akibat dari itu, pers mahasiswa kehilangan fungsinya, yaitu sebagai watch dog, dan akan berimbas pada penerbitan-penerbitan berita di Pendapa yang tidak akan sesuai dengan konsumsi mahasiswa, sedangkan berita yang sesuai dengan konsumsi mahasiswa adalah yang mampu menggiring mahasiswa untuk beropini mengenai keadaan kampusnya, “ya seperti slogan Pendapa, bisa membangun kesadaran kolektif,” ungkap Isnan.

            Pakta Integritas yang dikonsepkan oleh birokrasi juga dipandang sebagai usaha birokrasi untuk melindungi kesalahan-kesalahannya agar tertutupi dari mahasiswa, dengan alasan keburukkan yang ada di dalam kampus tidak harus dikeluarkan, “Kejelakan memang harus dikeluarkan kemudian dicari solusi biar kejelakan itu bisa jadi baik, dan fungsi pers mahasiswa disitu,” tegas Isnan.

1. Naskah Pakta Integritas yang dikonsepkan kampus untuk ditandatangani oleh LPM Pendapa
1. Naskah Pakta Integritas yang dikonsepkan kampus untuk ditandatangani oleh LPM Pendapa
2. Surat Keputusan tentang pernyataan sikap LPM Pendapa menolak menandatangani Pakta Integritas
2. Surat Keputusan tentang pernyataan sikap LPM Pendapa menolak menandatangani Pakta Integritas

 

Status Pendapa Dianggap Gantung

            Seperti yang diutaran oleh Ki Widodo bahwa status LPM Pendapa Tamansiswa saat ini dianggap gantung, Peka mengungkapkan bahwa Pendapa masih tetap berproses meski tidak memiliki SK Kepengurusan dan tidak bisa menerima dana kemahasiswaan. Kegiatan-kegiatan yang masih berjalan di Pendapa seperti diskusi rutin, kelas menulis, dan proses penerbitan berita melalui media online di lpmpendapa.com maupun melalui media cetak di buletin dan majalah didanai oleh swadaya pengurus.

            Namun, pengurus Pendapa tidak begitu saja menerima sikap birokrasi yang beranggapan bahwa Pendapa berstatus gantung, pada Mei 2016 Pendapa mengajukan surat pernyataan sikap yang menentang untuk menandatangi Pakta Integritas. Peka memberatkan salah dua poin dalam Pakta Integritas yang akan membuat Pendapa tidak merdeka lagi, yaitu poin 5 dan 8 yang mengatakan bahwa Pendapa harus berkonsultasi kepada wakil rektor III dalam penerbitannya dan menaati kebijakan yang ditetapkan pimpinan universitas, “Kita memberitakan yang baik-baik, tapi disini berita yang baik bagi Pendapa itu belum tentu baik menurut birokrasi,” ungkap Peka.

            Ditanya apakah Pendapa sudah melakukan kerja-kerja jurnalistik dengan baik, Peka menegaskan semua produk-produk di Pendapa seperti buletin dan majalah harus melalui proses yang panjang dalam penentuan tema yang akan diangkat, setiap pengurus yang mempunyai gagasan harus mampu memaparkan dengan data yang faktual dan terpercaya, hingga perdebatan panjang dalam beradu argumen pun wajar terjadi demi menghasilkan berita yang objektif.

            Sedangkan Ki Widodo menegaskan bahwa Pendapa adalah UKM, di mana anggaran untuk proses kegiatannya berasal dari Universitas, sehingga tidak pantas jika Pendapa memperoleh kebebasan pers seperti pers pada umumnya, “Jadi jangan mentang-mentang ini, lalu memberi kebebasan pers. Kalau kamu pers di luar kamu membiayai sendiri silakan, tapi ini UKM yang dibiayai oleh Universitas,” tegas Ki Widodo.

            Selain itu, Ki Widodo juga beranggapan bahwa berita-berita yang Pendapa terbitkan hanya berisi kejelekkan-kejelekan didalam Universitas, “Kalau ada yang jelek mesti diekspos besar-besar, itu loh, ga pernah mengekspos kebaikan, kemajuan UST padahal yang membiayai UST, yang membiayai lembaga,” ungkapnya. Pertanyaan yang juga diutarakan oleh Tim Pendapa saat menemui Ki Widodo adalah kemana larinya dana yang sebelumnya dialokasikan ke Pendapa jika Pendapa tidak menerimanya, Ki Widodo menjawab dana tersebut akan dikembalikan kepada kampus, namun jika pengurus Pendapa yang akan datang bersedia menandatangi Pakta Integritas, dana tersebut akan diberikan kepada pengurus Pendapa tersebut.

 

AJI Jogja Siap Menaungi Pendapa

            “Mereka melakukan pengkhianatan yang serius terhadap ajaran Ki Hadjar Dewantara.” Begitulah ungkapan Bambang Muryanto selaku Majelis Etik di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta ketika Tim Pendapa memperlihatkan draf Pakta Integritas yang diberikan birokrasi kampus untuk ditandatangani oleh Pendapa. Bambang menceritakan Ki Hadjar Dewantara adalah sosok yang kritis terhadap kekuasaan. Ki Hadjar memilih bergerak di bidang Pendidikan untuk mendidik masyarakat, agar ketika masyarakat sudah terdidik dan terpelajar, ia bisa menjadi manusia seutuhnya dan tidak selalu tunduk terhadap kekuasaan atau penjajahan.

            Sedangkan perlakuan birokrasi UST terhadap Pendapa adalah bentuk penjajahan, dan harus dilawan. Keputusan Pendapa untuk tidak menandatangani Pakta Integritas dinilai Bambang sebagai keputusan yang tepat. Bambang menyarankan untuk melaporkan perlakuan tersebut ke Dewan Pers, dan Komisi Informasi, jika perlakuan birokrasi kampus berimbas pada kinerja Pendapa, karena perlakuan birokrasi tersebebut merupakan upaya untuk menutup informasi.

            Anggapan dari Ki Widodo bahwa Pendapa tidak bisa disamakan dengan pers pada umumnya, diklarifikasi oleh Bambang, Wartawan di The Jakarta Post tersebut, mengungkapkan kebebasan pers tidak hanya berlaku dalam lingkup pers pada umumnya, tetapi juga berlaku dalam lingkup pers mahasiswa, sehingga AJI Jogja menjamin adanya kebebasan pers bagi Pendapa, “Kebebasan pers itu tidak boleh dilanggar dimanapun, karena hak setiap orang mendapatkan informasi yang berkualitas, dan informasi yang berkualitas ini adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga kami akan berupaya untuk membantu,” ungkap Bambang.

 

Hasil Jajak Pendapat Kinerja Pendapa

            Dikoordinatori oleh divisi penelitian dan pengembangan Arif Eko Widodo, Tim Pendapa mengadakan jajak pendapat selama kurun waktu satu semester lalu dengan responden mahasiswa di lima Fakultas UST, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Psikologi (FPsi), dan Fakultas Teknik (FT). Melalui lima pertanyaan, Tim Pendapa memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa produk Pendapa masih jarang dibaca oleh mahasiswa, jika di persentasekan mahasiswa yang pernah membaca atau melihat produk Pendapa seperti majalah, buletin, buku, dan online, sebesar 45 persen, sedangkan yang tidak pernah membaca atau melihat sebesar 55 persen.

            Namun, mahasiswa yang mengatakan Pendapa mempunyai fungsi penting bagi UST memperoleh persentase paling tinggi yaitu sebesar 81 persen. Di posisi kedua persentase tertinggi, terdapat pada pendapat mahasiswa yang menyatakan Pendapa menghadirkan berita atau informasi yang diperlukan untuk civitas akademika UST, yaitu sebesar 72 persen. Arif mengungkapkan, hasil tersebut menunjukkan bahwa Pendapa sangat dibutuhkan oleh mahasiswa di UST sebagai media informasi.[P]

 

1

2

 

3

4

 

5

6

Jajak pendapat ini dilakukan oleh Tim Pendapa bekerjasama dengan Litbang. Data dikumpulkan dari 326 responden dengan menggunakan sampel mahasiswa di lima Fakultas UST. Jajak pendapat dilakukan dengan metode simple random sampling (acak sederhana). Jajak pendapat ini sebagai gambaran dan tidak untuk mewakili seluruh suara mahasiswa. Penyebaran jajak pendapat dilakukan dari 26 hingga 29 April 2016.

 

*Tulisan ini merupakan Berita Utama pada Buletin Pendapa News Edisi Khusus Oktober 2016  yang berjudul Awas! Ada Pembungkaman

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *