Mempertanyakan Gagalnya Wisuda Pendidikan Matematika

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Wisuda Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) periode I tahun akademik 2015/2016 telah diselenggarakan pada Selasa (6/10). Menjelang wisuda, hiruk piruk kesibukkan calon wisudawan/wisudawati terlihat di kantor Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UST untuk menyelesaikan keperluan administrasi. Rasa harupun terselimuti pada raut wajah calon wisudawan/wisudawati UST karena telah berhasil menamatkan perjuangannya menuntut ilmu dijenjang perguruan tinggi. Kondisi yang demikian ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh calon wisudawan/wisudawati Program Studi (Prodi) Pendidikan Matematika. Mereka terpaksa harus menunda wisuda mereka lantaran akreditasi Prodi Pendidikan Matematika belum turun, semenjak habis masa berlakunya pada 31 Maret 2015. “Bulan Agustus anak Pendidikan Matematika yang sudah pendadaran dikumpulkan di PGSD ruang 102 dan 103. Buat dikasih info sama Pak Pardimin kalau Pendidikan Matematika tidak bisa diwisuda bulan Oktober. Alasannya karena prodi Pendidikan Matematika lagi terkena musibah,” ungkap Eva Yuliani salah satu mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan wisuda.

Pemunduran Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Matematika: Nasib Mahasiswa Pendidikan Matematika dipertaruhkan

Sejak tanggal 31 maret 2015 akreditasi pendidikan matematika UST berakhir, pihak pengurus prodi sudah mengurus borang dan syarat-syarat lain untuk proses akreditasi. Hasil akreditasi seharusnya sudah turun sebelum wisuda periode I tahun 2015/2016 dilaksanakan ditahan oleh BAN-PT berdasarkan keputusan dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikti Depdiknas).

”Akreditasi pendidikan matematika belum turun. Akreditasi matematika habis pada 31 Maret 2015. Borang dan syarat-syarat lain sudah dikirim, tapi untuk hasil areditasi pendidikan matematika masih ditahan dikti,” jelas Ki Bambang Trisilo Dewobroto, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UST.
Menurut Ki Dewo, akreditasi pendidikan matematika belum bisa diturunkan karena UST dipandang melakukan kuliah jarak jauh di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Berau Kalimantan Timur. Penjatuhan sangsi itupun langsung dari Dikti. Tiga program studi yang terindikasi melakukan kuliah jarak jauh adalah Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Penahanan akreditasi dilayangan selama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta mengusut kasus ini. Mahasiswa calon wisudawan/wisudawati dari program studi pendidikan matematika sudah dikumpulkan bersama dengan Rektor dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UST untuk diberi pengertian bahwa wisuda untuk mahasiswa pendidikan matematika ditunda dengan alasan tersebut. Ki Dewo menuturkan bahwa semua mahasiswa sudah mengerti. “Kami sedang berusaha agar masalah ini segera selesai. Saya, pak Rektor dan Pak Wakil Rektor kemarin ke Kopertis untuk mempertanyakan masalah ini. Yang jelas wisuda untuk prodi pendidikan matematika ditunda. Justru kalau kita melakukan wisuda malah ijazah mereka tidak akan bisa digunakan. Ilegal, kan wisuda itu harus menunggu akreditasi juga,” terang Ki Dewo.

Pada pertemuan dengan mahasiswa calon wisudawan/wisudawati pendidikan matematika Ki Pardimin mejelaskan, musibah yang UST hadapi adalah karena dirinya pernah mengesahkan perkuliahan di STKIP Berau Kalimantan Timur, sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Padahal ada sekitar 300 mahasiswa pendidikan matematika, PGSD dan Bahasa Inggris. UST bermaksut membantu dengan memberikan tenaga dosen termasuk Ki Pardimin, rektor UST yang juga merupakan dosen Pendidikan Matematika. Namun, bantuan tersebut justru dianggap merupakan pelaksanaan kelas jauh.
Mahasiswa yang sempat bertanya mengapa akreditasi harus ditahan mendapat jawaban dari Ki Pardimin bahwa akreditasi pendidikan matematika sudah jelas mendapatkan nilai B akan tetapi bagian administrasi dari BAN-PT sedang berada di luar negeri sehingga Surat Keputusan (SK) hasil akreditas pendidikan matematika masih ditahan oleh BAN-PT. Mahasiswa yang merasa jawaban tersebut belum bisa dipercaya memutuskan untuk terus melayangkan pertanyaan kepada rektor dan menemukan jawaban yang lain. Yakni ada seseorang yang aktif di pascasarjana UST menulis artikel yang isinya memberitahu ke publik bahwa ada praktek kelas jauh dan ada keborokan selama masa bakti Ki Pardimin. Sedangkan Ki Pardimin mengaku dirinya tidak melakukan kesalahan karena telah berniat baik namun justru di jelek-jelekan.

Akreditasi: Penentu Hidup dan Mati Sebuah Perguruan Tinggi

Proses Akreditasi adalah penilaian terhadap institusi atau penyelenggara pendidikan. Akreditasi yang dilaksanakan BAN-PT ada dua model, yaitu akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Dalam melakukan penilaian terhadap program studi dilakukan akreditasi secara berkala, yaitu penilaian terhadap sarana dan prasarana, staf pengajar, maupun pengelolaan program pendidikannya. Akreditasi menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan mutu lulusan. Akreditasi juga merupakan pengakuan pemerintah kepada suatu perguruan tinggi. Maka, dengan Akreditasi yang baik, suatu perguruan tinggi telah memenuhi standar mutu yang di tetapkan oleh BAN-PT.

Pentingnya akreditasi tentu di rasa oleh kampus UST, yang berhasil mengantongi akreditasi institusi B. Kebanggaan sering dilontarkan oleh jajaran birokrasi kampus yang memang telah memperjuangkan mati-matian untuk mendapat nilai B tersebut. Sangat di sayangkan bilamana prodi pendidikan matematika di UST harus menerima sanksi dengan tidak diturunkannya akreditas prodi yang pada akhirnya berimbas pada mahasiswa calon wisudawan/wisudawati dari pendidikan matematika.

Kepala Kordinator Kopertis wilayah V Bambang Supriyadi menjelaskan, sanksi tersebut adalah bentuk teguran terkait pengadaan kelas jauh yang diadakan oleh UST pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu merupakan langkah tindak lanjut Kopertis wilayah V, setelah mendapatkan laporan bahwa UST telah melaksanakan program kelas jauh kembali. Menurut laporan, bertempat di STKIP Berau Kalimantan Timur.

Larangan Pekuliahan Kelas Jauh untuk Perguruan Tinggi

Kelas jauh adalah bentuk perkuliahan yang diselenggarakan pada tempat yang jauh dari lembaga/institusi asalnya. Namun, pelaksanaannya sering disalahgunakan, karena orientasinya kebanyakan untuk mendapatkan ijazah semata. Pelaksanaan kelas jauh di Indonesia dicontohkan oleh Sukyadi (2005) misalnya sebuah universitas di kota X membuka kelas di kota Y. Karena jarak yang jauh, sedangkan biaya harus tetap terjangkau, penyelenggaraannya biasanya mengorbankan aspek akademis. Jika satu semester menurut standar 16 kali pertemuan, biasanya dikurangi hingga 4 atau 8 pertemuan saja. Selain itu, dosen dari universitas X biasanya hanya datang beberapa kali saja, sehingga kualitas akademiknya jauh di bawah standar. Sehingga prosesnya serba instan dan tidak menghasikan lulusan yang berkompeten. Keberadaan kelas jauh memang terjadi karena ada permintaan dan penawaran. Hal ini karena masyarakat di Indonesia masih mengagungkan gelar akademis dan sifat masyarakat Indonesia yang cenderung pragmatis sehingga memilih jalan pintas.

Pelaksanaan kelas jauh dan juga kelas Sabtu-Minggu telah dilarang oleh pemerintah. Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran perihal ”Larangan Kelas Jauh” Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti nomor 595/D5.1/2007 sejak tanggal 27 Februari 2007. Tertera dalam surat tersebut bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model ”kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu” dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah.

Ditjen Dikti Depdiknas menyatakan bahwa tidak pernah memberikan ijin kepada lembaga perguruan tinggi untuk menyelenggarakan berbagai program yang berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama kelas akhir pekan, kelas eksekutif, program yang dipadatkan, ujian persamaan dan bentuk lain yang sejenis. Berkaitan dengan pelaksanaan kelas jauh ini walaupun diadakan oleh perguruan tinggi yang sudah terakreditasi, Ditjen Dikti tetap tidak membenarkan dan melarangnya.

Karena pelaksanaan kelas jauh tidak sesuai dengan norma dan kaidah penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga lulusan yang dihasilkan tidak memenuhi standar mutu lulusan perguruan tinggi maka ijazah yang diperoleh dari perkuliahan ”Kelas Jauh” dan ”Kelas Eksekutif” tidak dapat digunakan atau tidak memiliki ”civil Effect” terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri.

Kronologis Pelaksanaan Kelas Jauh di UST

Pada tahun 2004-2005 UST mengakui pernah melaksanakan kelas jauh. Menurut keterangan Kopertis Wilayah V sampai dengan tahun 2015 ini dampak peleksanaan kelas jauh sangat dirasa oleh penerima ijazah. Seperti halnya tidak bisa untuk keperluan pekerjaan. ” Ya kasihan toh kalau seperti itu. Dulu kuliah dia juga bayar, tapi karena itu merupakan kelas jauh terus di tempat kerjanya tidak bisa di pakai untuk peninggkatan karir,” jelas Bambang.

Kelas jauh yang dulu pernah diadakan pada tahun 2004-2005 menimbulkan banyak dampak. “Dulu yang tahun 2004 itu prodi yang melaksanakan kelas jauh sudah mau ditutup tapi ya katanya sudah tidak melakukan lagi jadi ya tidak jadi di tutup,” ungkap Bambang yang menunjukkan sikap heran kepada UST karena mengulangi kembali pelaksanaan kelas jauh di tahun-tahun berikutnya. “Kalau tidak salah pelukunya itu yang sekarang menjadi rektornya itu sendiri,” tambah Bambang.

Dikti yang mengetahui bahwa UST kembali mengadakan kelas jauh menetapkan bahwa UST telah melanggar aturan pemerintah dan memberitahukan kepada BAN-PT sehingga Dikti bersama dengan BAN-PT menahan akreditasi prodi pendidikan matematika yang seharusnya sudah turun sejak pertengahan tahun 2015.

Laporan Datang Dari Jajaran Birokrasi UST

Kopertis wilayah V mendapat pemberitahuan dari Dikti bahwa ada laporan mengenai pengadaan kelas jauh dari UST yang dilaporkan oleh orang dalam di UST kepada Dikti. Sehingga Dikti melayangkan surat kepada BAN-PT untuk menahan SK akreditasi untuk salah satu prodi di UST yang memang pada tahun 2015 ini masa akreditasi sudah berakhir yaitu prodi pendidikan matematika. SK akreditasi tersebut akan dikeluarkan oleh BAN-PT setelah mendapat surat pernyataan dari Dikti, sedangkan Dikti akan mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari Koopertis Wilayah V bahwa masalah tersebut telah diselesaikan.

Kopertis wilayah V sempat akan memberikan surat rekomendasi tersebut kepada Dikti. Namun berbarengan dengan itu datang pertanyaan kepada Koopertis terkait pengadaan kelas jauh yang UST laksanakan. Bambang menjelaskan akan keliru jika Koopertis mengeluarkan surat rekomendasi sedangkan pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh Koopertis sehingga surat rekomendasi yang menyatakan UST sudah tidak lagi mengadakan kelas jauh kepada Dikti dibatalkan dan Koopertis wilayah V memutuskan untuk mengusut kembali masalah tersebut dengan memberikan sanksi kepada UST dalam bentuk penahanan akreditasi prodi pendidikan Matematika. “Sebetulnya kalau dari Kopertis itu memberikan sanksi kepada UST untuk tidak menerima mahasiswa baru. Namun pihak UST keberatan. Nah, paling tidak sekarang ini secara tidak langsung dengan tidak turunya akreditasi berarti tidak dapat mewisuda itu sudah bagian dari pemberian sanksi,” tegas Bambang.

Ki Imam Gozali selau Wakil Rektor 1 UST menjelaskan bahwa Kopertis wilayah V itu sendiri sudah memegang data klarifikasian pelaksanaan kelas jauh di UST sehingga sebenarnya masalah sudah beres. “Tapi sekali lagi, ketika sudah surat clear kepada Dikti itu ada laporan lagi, Dilaporkan bahwa UST menyelenggarakan kuliah disuatu tempat. Nah, setelah itu Kopertis melayangkan surat ke UST masih menyelenggarakan dan kita klarifikasi. Loh yang dilaporkan ini kan pelaksanaan di tahun 2004-2005 kenapa di permasalahkan lagi. Jadi, seperti itu seolah-olah kan UST berbuat salah terus,” ungkap Ki Imam.

Bambang mengatakan Kopertis wilayah V pernah mendapat teguran pada tahun 2012 oleh koopertis di Bandung, “Saya ingat di tahun 2012 itu ada surat dari Kopertis Bandung menanyakan kepada Kopertis Jogja kalau mereka di komplain oleh para penerima ijazah kelas jauh UST tidak bisa di pakai untuk kerja. Lalu saya mengkonfirmasi ke UST, apa benar ini dulu ada dan memang itu dilakukan, tapi dulu itu sudah selesai,” ungkap Bambang. Bambang menyatakan teguran pada tahun-tahun sebelumnya tidak berefek kepada UST karena kenyataanya Kopertis wilayah V menemukan bahwa UST akan melaksanakan kelas jauh di STKIP, Berau Kalimantan Timur.

Terkait pelaksanaan kelas jauh di Berau, Ki Imam mengklarifikasi bahwa memang UST mendapatkan permintaan dari Berau untuk membantu memberikan tenaga dosen, yaitu untuk dosen prodi pendidikan matematika, prodi Bahasa Inggris dan prodi PGSD. Namun UST sudah mengirimkan berkas-berkas kepada Koopertis bahwa pelaksanaan itu sudah diberhentikan sebelum UST melaksanakannya. Dengan demikian pelaksanaan bantuan tenaga dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Berau Kalimantan Timur sudah benar-benar ditutup. “Itu udah kita kumpulkan dengan data, itu data sudah diberikan semuanya dengan surat bermaterai ke Kopertis. Kemudian sudah selesai, tapi itu lagi-lagi ada laporan tentang itu. Karena laporan itu dari pihak UST, sehingga Kopertis mengatakan melihat di sini ada yang tidak kompak,” ungkap Ki Imam. Sangat disayangkan ketika Tim Pendapa bertanya siapa pihak UST yang melaporkan masalah ini, Ki Imam tidak berkenan menyebutkan namanya.

Imbas Mengakar ke Mahasiswa

Beban mental harus dipikul mahasiswa alumus pendidikan matematika yang belum bisa diluluskan oleh kampus. Salah satunya Eva Yuliani, Mahasiswa asal Banjarnegara ini mengaku bersama dengan keluarga sudah membuat rencana terkait pelaksanaan wisuda yang akan diikutinya pada bulan oktober 2015 lalu. Tapi sayang rencana itu harus ditunda sampai waktu yang tidak bisa dipastikan. “Temenku mau lanjut S2 ga bisa karena ga ada ijazah. Aku juga sempet mau daftar PNS bulan oktober tapi ga bisa. Temenku kalo mau kerja yang stratanya S1 juga ga bisa. Terus rugi aja si harusnya udah bisa ngabdi di wilayah masing-masing,” ungkap Eva.

Eva menyayangkan sikap Rektorat yang seakan memberi harapan palsu kepada mahasiswa dengan tidak memberi kepastian yang konkrit terkait nasib mereka, “Banyak juga temenku yang dari luar Jawa dia masih stay di Jogja buat urus wisuda karena menganggap Oktober itu bisa wisuda teryata akhirnya tidak,” tambah Eva. Selain itu, Eva dan teman-temannya dibingungkan oleh sikap jajaran birokrasi UST yang tidak bisa memberikan penjelasan seirama. Seperti dicontohkan oleh Eva yang suatu ketika bersama teman-temannya mendatangi salah satu dosen pendidikan matematika. Dosen tersebut berkesimpulan bahwa kasus ini hanya bisa diselesaikan oleh antar pimpinan. Lain hal ketika mempertanyakan kasus ini kepada Dekan FKIP Ki Dewo yang memberi saran mahasiswa harus terus aktif mempertanyakan kasus ini kepada Rektorat agar Rektor segera menuntaskannya. Namun ketika mempertanyakan kasus ini untuk yang kesekian kali kepada Ki Pardimin, Eva dan teman-temannya justru disalahkan, “Pak Pardimin malah setengah marah beliau ngomong kaya gini: kalian kalau tanya-tanya terus seolah-olah kalian menganggap kalau saya ini tidak ngapa-ngapain. Padahal saya kan juga berusaha,” seru Eva menirukan perkataan Ki Pardimin. Dari beberapa kali mahasiswa pendidikan matematika menemui Ki Pardimin untuk beratanya, Eva menyimpulkan bahwa sebenarnya kasus ini dijelaskan oleh Ki Pardimin merupakan perbesaran dari masalah internal di jajaran birokrasi UST. Posisi sebagai rektor yang dijabat oleh Ki Pardimin mendapat ancaman dari suatu pihak karena yang menginginkan jabatan tersebut tidak hanya satu orang, sehingga orang tersebut memanfaatkan masalah ini menjadi kasus yang besar untuk menurunkan Ki Pardimin.

Harapan Mahasiswa Pendidikan Matematika dan Penjaminan dari Birokrasi UST

Sampai saat ini, Rektor belum bisa memastikan kapan tepatnya masalah ini selesai. Namun, Ki Imam memastikan UST sudah tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Menurut keterangan Ki Imam, Kopertis sudah bergerak mengusut masalah itu, namun dengan adanya laporan yang tidak berhenti datang, menyebabkan kinerja Kopertis terhambat.
Sedangkan Birokrasi UST menjamin masalah penahanan akreditasi matematika ini akan selesai, “Masalahnya hanya ada pihak-pihak itu, sebenernya orang internal. Tapi kan karena ada kebijakan yg barangkali tidak dikenankan karena akibatnya merugikan orang tersebut akhirnya orang tersebut tidak puas kemudian seperti melampiaskan sakit hatinya, seperti itu,” ungkap Ki Imam.

Diimbangi dengan usaha kampus tersebut, Eva mengungkapkan harapannya kepada kampus UST agar tidak menerima mahasiswa baru untuk tahun-tahun selanjutnya. Jika masalah ini belum selesai atau terjadi kembali. Menurutnya mahasiswa baru akan sangat kecewa jika ternyata tidak bisa diluluskan seperti yang dialaminya. “Tutup aja kalau memang sudah tidak memenuhi standar,” terangnya. Selebihnya Eva berharap ada kekompakkan dari jajaran birokrasi di UST, menurutnya perlu ada rapat atau pertemuan untuk meyatukan argument supaya tidak ditemukan jawaban yang berbeda-beda ketika mahasiswa bertanya mengenai nasib-nya, “Kalau mamang masalah itu dianggap penting, ya dirapatkan dari sekarang karena satu masalah di prodi pendidikan matematika bisa mencederai keseluruhan di UST,” pungkas Eva. [p]

*Merupakan berita liputan utama dalam Buletin Pendapa News Edisi V Oktober 2015.

Satu tanggapan untuk “Mempertanyakan Gagalnya Wisuda Pendidikan Matematika

  • 19 Februari 2016 pada 11:45
    Permalink

    Sangat memprihatinkan nasib para calon wisudawan ini. Harusnya pihak universitas khususnya jurusan sudah memperhitungkan ini dan memperpanjang akreditasi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *