Sastra dalam Cengkraman Industrialisi

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Nampaknya pandangan awam masih meneriakkan bahwa Yogyakarta adalah “Kota Budaya”. Namum, bagi para winasis (Seperti pernah dikemukakan Damardjati Supadjar ataupun budayawan Emha Ainun Nadjib, seperti yang ditulis oleh Marwoto; Kompas,2007) Yogyakarta lebih dari sekadar kota budaya. Dari ungkapan para winasis yang ke luar dari pandangan awam tersebut, lalu mencul sebuah pandangan lebih dalam. Bahwa Yogyakarta adalah “Ibu Kota Budaya”. Pada tataran sebagai ibu kota budaya inilah, Yogyakarta merupakan sebuah mata air yang setiap waktu akan menyangga kehidupan kebudayaan bangsa bernama Indonesia. Menurut Marwanto (Kompas:2007) Yogyakarta adalah sebuah “oase” di tengah padang gersang dan karut-marutnya kehidupan kita. Namun, “mata air” atau “oase” itu kini semakin hari keberadaannya kian terancam. Lantas siapa yang mengancam?
Sebuah budaya pada akhirnya akan mengiring manusia untuk menjaga sebuah budi luhur. Budaya pula yang akan membawa manusia untuk menjaga nilai kamanungsan atau kemanusiaan, atau jika meminjam kata serapan bahasa asing menjadi humanisme. Namun, nampaknya budaya dalam bentuk karya sastra pada akhirnya akan terjajah dengan adanya industrialisasi budaya. Industrialisasi bukan (sakadar) industri. Secara pemaknaan, industri cenderung membawa sisi-sisi positif karena akan menambah nilai pada suatu benda. Sedangkan industrialisasi akan mengiring pada proses menjadikan nilai tambah pada suatu benda tadi dimassalkan. Penekanan konotasinya kemudian tidak terletak pada “nilai tambah pada sebuah benda”, tetapi lebih ke permasalahan atau pemasifan-membuat sesuatu menjadi banyak atau besar disegala bidang. Salah satu yang harus ditaati di sini adalah sistem yang pada akhirnya akan mempertimbangkan nilai untung dan rugi.
Ketika itu saya masih ingat, Ahmad Tohari berbicara pada suatu forum seminar di kampus Sarwi sekarang lebih populer dikenal UST. Ia mengungkapkan bahwa ia pernah menolak beberapa tulisan sastra (posisinya kala itu adalah penyeleksi karya sastra di salah satu penerbit) dari beberapa pengarang baru. Bukan lantaran karya sastra itu tidak bagus (ia mengakui seharusnya karya sastra ini dipublikasikan), melainkan penerbit yang tak ingin karya sastra itu untuk dipublikasikan. Mengingat mungkin kerugian akan lebih besar dibandingkan keuntungan, jika penerbit memperbanyak karya sastra itu. Dari sinilah industrialisasi menjadi ancaman besar terhadap mereka yang ingin membangun pola hubungan berdasarkan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan lewat sebuah karya sastra.

Karya sastra di tengah pengaruh industrialisasi
Meresapi apa yang dikemukakan oleh Ahmad Tohari tentu adalah sebuah realita yang mengharukan. Bagaimana karya sastra yang seharusnya layak untuk menyentuh lapisan sosial (pembaca), harus tertunda dipertimbangan untung dan rugi. Karya sastra seharusnya menjadi sebuah “ruh” yang mewarnai sosial-budaya masyarakat , termasuk dalam kehidupan industri. Tapi jika melihat realita saat ini. Sastra benar-benar larut dalam permainan industri. Artinya, karya sastra harus mengikuti apa yang menarik di sistem pasar. Jika meminjam kalimat dari Marwanto, “sastra seharusnya tidak disetir dan larut dalam kaidah yang berlaku di dunia industri sehingga sastra menjadi tangan panjang industralisasi dalam pengertian inferior dan negatif,”. Dari beberapa pembacaan kondisi karya sastra saat ini, maka akan timbul sebuah pertanyaan yang kiranya perlu untuk direnungkan jawabannya. Mampukah para sastrawan mewujudkan idealisme sastra ketika berhadapan dengan dunia industri?
Nah, jika berbicara mengenai konteks jawaban pertanyaan dia atas, maka saya teringat tulisan Tirto Suwanto (Minggu Pagi:2001) yang berjudul “Perlu Rekonstruksi Sistem Penerbitan: Merenungi Kondisi Kesastraan Yogyakarta” yang spesifik membahas jalan pintas penerbitan (indie). Penerbitan indie (cetak sendiri, untung sendiri) baik kelompok ataupun individu bukanlah jalan ke luar yang diharamkan. Ketika memang, para sastrawan ataupun penulis acuh terhadap idealismenya. Jika melihat Yogyakarta, tentu banyak kelompok, lembaga ataupun individu dengan kemampuan mereka menerbitka buku secara independen. Mungkin bisa ditenggok kelompok mahasiswa sastra UGM menerbitkan Nyidam (1994) dan Maling (1994). UAD pernah menerbitkan Sininjong (1986), UIN Sunan Kalijaga menerbitkan Sangkakala (1989) dan Kalifah Angin (1990). USD agaknya juga berbuat hal yang sama. Melalui majalah Gatra, Fakultas Sastra USD sering menyajikan puisi, cerpen, dan esai sastra. Demikian juga Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) meski perannya agak kurang, lembaga ini juga menerbitakn buku sastra, seminar dan diskusi sastra.
Penerbitan indie mungkin pula dapat disimpulkan sebagi gerakan perlawanan para penulis yang memegang tegus idealisme mereka. Ketika industri penerbitan propesional tak “mau menerima” tulisan mereka. Namun dengan adanya penerbit-penerbit indie kadang saya juga berpikir skeptis. Kadang penulis tersebut memposisikan kegiatan bersastra hanya menekankan pada perayaan membat karya sastra dengan pencapaian standar estetis tertentu. Bahkan, lebih memalukan lagi karya sastra yang diterbikan sebagai bahan perlombaan agar karyannya dimuat di media massa ataupun sebagai ajang kesombongan karena merasa sudah memiliki karya (buku) sendiri. Pada akhirnya, isi buku terabaikan. Jika seperti itu, penerbitan indie juga patut untuk dicurigai.
Lantas mau apa kita? Sastrawan bisa berbuat apa? Yogyakarta masih “ibu kota budaya”? menjawab pertanyaan memberondong sepeti itu tentu akan sulit. Sebab, sastra adalah sebuah aspek yang tidak bisa lepas dari aspek-aspek lain di kehidupan ini, termasuk industri. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, industrialisasi akan selalu hadir dalam kehidupan kesastraan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *