Pertaruhan Kedaulatan Bahasa Indonesia di MEA

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Tahun ini merupakan tahun di mana pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dibuka selebar-lebarnya untuk negara-negara anggota. Tak terkecuali Indonesia. Banyak orang yang mengira apa yang dibawa AFTA (Asean Free Trande Area) atau perdagangan bebas antarnegara ASEAN, hanya sekadar nilai jual-beli. Dalam hal ini adalah persaingan produk perdagangan. Namun pada dasarnya, imbas dari pasar bebas ASEAN tersebut tidak hanya pada faktor regulasi ekonomi Indonesia dan negara-negara peserta. Melainkan pula, banyak pertukaran “nilai-nilai” yang sama sekali tidak masuk dalam kategori sektor ekonomi.

Indonesia merupakan satu negara yang mempunyai daya tawar sebagai negara target “bancaan” (bagi negara-negara anggota AFTA) dalam bidang ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah market di Indonesia yang mencapai 40%. Itu artinya, peluang pengembangan bisnis negara-negara anggota ASEAN akan tertuju ke Indonesia.

Secara kemasan, MEA memang sebuah langkah kesepakatan yang diambil oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan sektor ekonomi di masing-masing negara anggota. Namun, terlalu sempit jika MEA hanya diartikan ajang persaingan dalam bidang ekonomi antaranggota. Imbas dari MEA itu pun tidak hanya dalam bidang ekonomi, melainkan merambah ke ranah sosial-budaya bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang ditulis oleh Sri-Edi Swasono dalam opininya yang dimuat di Harian KOMPAS (22/12/2014) mengenai budaya Indonesia yang mulai tergerus akan bebasnya kebudayaan-kebudayaan luar yang masuk jika MEA bergulir. Dalam tulisan itu, Bupati Sleman (17/10/2014) mengatakan “…, jangan heran orang-orang Singapura nanti berjualan buah di Sleman… jangan kaget orang-orang Malaysia berjualan di pasar tradisional…” Kegelisahan Bupati Sleman yang ditulis oleh Sri-Edi Swasono tersebut merupakan bentuk kegelisahan. MEA akan mengubah pola-pola kebudayaan dan sosial bangsa Indonesia.

Terkait dengan prediksi yang dituliskan Sri Edi Swasono tersebut, saya akan membahas sedikit saja efek dari MEA dalam ranah sosial-budaya. Yakni dalam bidang kebahasaan. Khususnya pengaruh MEA dalam kedaulatan bahasa Indonesia Mengingat posisi bahasa Indonesia tidak sekadar sebagai bahasa nasional. Akan tetapi, juga berfungsi sebagai bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan yang mungkin akan tercederai dengan bergulirnya MEA.

***

Kedudukan Bahasa Indonesia

Hingga saat ini, bahasa Indonesia masih diakui sebagai (1) bahasa nasional, (2) bahasa resmi, (3) bahasa negara, sekaligus (4) bahasa persatuan, oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Dari keempat posisi tersebut, bahasa Indonesia memiliki fungsi dan peran di dalamnya. Bahasa Indonesia sebagai (1) bahasa nasional, berfungsi sebagai identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, dan alat penghubung antardaerah atau antarwilayah di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai (2) bahasa resmi sering digunakan dalam acara-acara resmi. Seperti rapat, konferensi, seminar, dan sebagainya. Kemudian posisi bahasa Indonesia sebagai (3) bahasa negara, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV pasal 36. Dalam UUD 1945 tersebut, menjelaskan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan, dan digunakan untuk keperluan administrasi negara. Tak dapat dipungkiri dari sinilah bangsa Indonesia dikenal dunia  karena keberadaan bahasa Indonesia.

Namun, jika kita melihat kondisi bahasa Indonesia secara eksplisit di mata masyarakat kita, posisinya sudah mulai tergoyahkan. Indikasinya banyak sekali. Kita lihat saja, bagaimana saat ini banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti kelas pengajaran bahasa asing. Baik di lembaga kursus atau lembaga formal (sekolah). Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa ketika dapat menguasai salah satu bahasa asing, maka secara langsung orang tersebut akan terangkat derjatnya, khususnya derajat sosial.

MEA Ancaman Kedaulatan Bahasa Indonesia

Melihat Indonesia sebagai salah satu pasar utama MEA, sudah sewajarnya jika investor-investor asing akan berinvestasi di negara yang hampir berpenduduk sekitar 250 juta jiwa ini. Untuk memperlancar bisnis para investor tersebut, tentu harus didukung dengan tenaga-tenaga ahli dan berkompeten. Kita tidak perlu memungkiri jika kualitas para tenaga ahli atau pun tenaga pekerja Indonesia masih di bawah para tenaga ahli dan pekerja yang berasal dari negara-negara maju. Seperti Singapura, China, Jepang, dan Korea.

Agar calon tenaga ahli dan pekerja Indonesia dapat bersaing dengan pekerja asing, saat ini pemerintah melakukan pemberdayakan bagi para calon pekerja untuk setidaknya mampu berbahasa Inggris (asing). Pemerintah menilai, para investor yang nantinya datang ke pasar Indonesia akan membutuhkan tenaga kerja yang berkompeten. Indikasi dasarnya yaitu fasih berbahasa asing. Jika kembali melihat data, memang kemampuan masyarakat Indonesia dalam berbahasa asing masih kalah dengan Malaysia dan Singapura.

Berawal dari sebuah kebijakan kecil inilah yang nantinya akan menjadi sebuah ancaman besar bagi kedaulatan bahasa Indonesia di tanahnya sendiri. Pertama, kebijakan kecil ini akan berdampak besar bagi paradigma pemikiran masyarakat Indonesia. Secara sederhana, masyarakat Indonesa akan berpikir bahwa manfaat berbahasa asing lebih besar bagi kelangsungan hidup mereka. Misalnya, dengan fasih atau menguasai bahasa asing mereka dapat mencari pekerjaan, menaikkan pamor, dan terlihat lebih terdidik. Kedua, jika paradigma ini berkembang, dan menjadi sebuah budaya, yakni “bahasa asing lebih baik dari bahasa Indonesia” maka di titik inilah nasioanlisme keindonesiaan khususnya kecintaan terhadap bahasa Indonesa akan mati. Akibat muncul sebuah budaya yang mengatakan bahasa yang  wajib dikuasai adalah bahasa asing. Ketiga, jika rasa kecintaan terhadap bahasa sendiri itu mati, maka Indonesia menjadi sebuah negara yang gagal dalam berkepribadian. Padahal Indonesia dikenal sebagai sebuah bangsa karena bahasa Indonesia. Bisa kita bayangkan jika bahasa Indonesa yang sejatinya menjadi identitas “Indonesia” itu mati.

Jika hal tersebut benar-benar tidak ingin terjadi, perlu adanya perubahan kebijakan yang tegas dari pemerintah dalam menyambut MEA. Misalnya mengeluarkan sebuah peraturan yang mewajibkan investor-investor, pekerja, dan tenaga ahli dari luar Indonesia wajib untuk menguasai bahasa Indonesia. Peraturan itu tentu bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia, khususnya kedaulatan bahasa Indonesia. Bila mana aturan itu diterapkan, tak perlu lagi masyarakat Indonesia belajar bahasa asing untuk ikut bersaing mencari pekerjaan di saat MEA bergulir. Sebagai gantinya, pemberdayaan para calon pekerja (dalam negeri) tersebut lebih ditekankan pada etos kerja dan teknik keahlian yang dibutuhkan. Hal itu malah akan benar-benar menaikkan kompentensi para calon pekerja kita. Hingga pada akhirnya, para investor asing akan berniat untuk memakai pekerja Indonesia. Sungguh sebuah hal yang merugikan jika jati diri sebuah negara (lewat bahasa Indonesia) harus dikorbankan demi keuntungan di sektor ekonomi yang menggiring masyarakat Indonesa untuk “mata duitan” dan melupakan kedaulatan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *