Tamanisiswa Menuntut K-13 Memuat Pendidikan Karakter dan Kebudayaan

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Sri-Edi Suasono, Ketua Mejelis Luhur Tamanisiswa, berbicara dalam Jumpa Pers Tamansiswa, di Pendopo Agung Tamansiswa. Foto: Muhammad Aziz/Pendapa
Ki Sri-Edi Swasono (Kanan), Ki Slamet (tengah), dalam Jumpa Pers Tamansiswa, di Pendopo Agung Tamansiswa. Foto: Muhammad Aziz/Pendapa

Baru-baru ini, dunia pendidikan di Indonesia sedang mengalami kegalauan. Banyak kepala sekolah,  guru maupun dinas pendidikan daerah bingung akan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan, yang menarik kembali kurikulum 2013. Anis mengembalikan kurikulum 2006 atau kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai dasar dari proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang belum siap mengimplementasikan kurikulum 2013. Pencabutan kurikulum 2013 tersebut bukanlah tanpa alasan, kurikulum 2013 masih perlu dievaluasi dan direvisi. Baik dari segi isi maupun terapan implementasinya. Selain itu, banyak guru-guru yang dinilai belum menguasai sepenuhnya cara mengimplementasikan kurikulum itu.

Terlepas dari pro dan kontra kebijakan yang diambil oleh Anis Baswedan, kemarin (22/14) Tamansiswa, lewat Ketua Majelis Luhur Tamansiswa Ki Sri-Edi Swasono mengatakan mendukung kebijakan Mendikbud yang menarik kurikulum 2013 dan kemudian menerapkannya di seluruh sekolah pada tahun 2019/sesuai dengan PP 32 2013. Hal tersebut lantaran masih perlunya revisi terhadap kurikulum 2013. Menurut Ki Sri-Edi Suasono masih banyak kekurangan dalam kurikulum 2013, khususnya dari persiapan dan pelaksanaan. “Sejak zaman Pak Nuh menjadi menteri, mengandung berbagai kelemahan antara lain, kelemahannya adalah dalam pelaksanaan. Nanti kalau sampai persiapan-persiapan tidak memadai akan terjadi kesulitan pelaksanaan di lapangan,” Terangnya, ketika ditemui pada acara Tamansiswa Jumpa Pers di Pendopo Agung Tamansiswa.

Selain itu, Tamansiswa juga menuntut agar kurikulum 2013 memuat akan pendidikan karater dan ajaran mengenai konsep kebangsaan yang eksplisit. “Kebangsaan itu harus eksplisit. Pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya mencerdaskan otak tapi kehidupannya cerdas,” tegas Ki Sri-Edi.

Tamansiswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat, menilai bahwa peran kurikulum seharusnya adalah menghapuskan kesenjangan pendidikan. Untuk hal tersebut, Tamansiswa berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi perhatian yang lebih mengenai kesenjangan pendidikan yang masih di alami di Indonesia. “Kesenjangan itu harus justru mendapat lebih banyak atensi dan mendapat lebih banyak fasilitas. Pasok pendidikan harus lebih banyak di daerah-daerah yang justru jauh dari pusat,” Pungkas Ki Sri-Edi Swasono.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *