Lembaga Kemahasiswaan UST, Trias Politika, Dinasti, dan Diktator

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Sering kita mendengar tentang Trias Politika. Konsep Trias Politika membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuatan yudikatif. Konsep ini adalah buah pikiran Montesquieau (1689-1755) setelah membaca karya John Lock, Two Teatrises of Government yang terbit pada 1690. Buah pikirannya tertuang apik dalam magnum opus-nya, Spirits of the Laws yang terbit tahun 1748.

Konsep Trias Politika banyak diadopsi oleh negara-negara maju Eropa. Bahkan, tercatat di negara asalnya Prancis, konsep ini berhasil mengantarkannya pada revolusi Prancis. Sementara China, dengan gaya diktaktornya telah melesat mengisi kursi kedua perekonomian dunia. Selanjutnya gaya pemerintahan Khalifah juga pernah mengharumkan nama Islam di Timur Tengah pada abad ke-7.

Tidak akan berlebihan jika dibandingkan dengan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST). Menengok keadaan UST 2002 silam, tertulis di Majalah PENDAPA  Tamansiswa edisi 45 Tahun 2002, bagaimana pembagian kekuasaan pernah berlaku di Organisasi Kemahasiswaan UST. Adanya beberapa lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Pengawas Keuangan Lembaga Kemahasiswaan (BPKLM), dan lembaga tingkat fakultas yang dinamai Ikatan Mahasiswa Jurusan (IMJ), merupakan bukti tatanan organisasi dengan pola pembagian kekuasaan.

Pada Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga (PDPRT), tertulis sangat elegan di mana BEM adalah mandataris MPM sebagai pengejawantahan kedaulatan mahasiswa. Sementara BPKLM adalah lembaga independen dengan tugas utama mengawasi keuangan seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di UST. Secara konseptual semuanya ideal, persoalan yang muncul saat itu adalah antar lembaga saling berebut kekuasaan. Lebih parah, BPKLM menghilang bagaikan hantu. Semakin tidak jelas ketika terpilih sang ketua baru tanpa Musyawarah Besar (Mubes) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Carut marut akhirnya berakhir dengan merampingnya wadah organisasi menjadi Majelis Mahasiswa Universitas (MMU), Majelis Mahasiswa Fakultas (MMF), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Keadaan yang lebih ramping memudahkan organisasi mahasiswa bergerak. Gaung pergerakan khas mahasiswa mulai terlihat di sini. Kekuasaan yang terpusat di MMU, membuat mahasiswa lebih leluasa melancarkan aksi, mengungkapkan eksistensi, bahkan memperjuangkan nasib mahasiswa ketika berbenturan dengan pihak Rektorat.

Mengutip pernyataan Peter Parker bahwa kekuatan besar datang bersama tanggung jawab yang besar. Maka tanggung jawab MMU diuji di sini. Selain aksi, eksistensi, dan keberpihakan pada mahasiswa, MMU juga dituntut lebih transparan. Kekuasaan MMU yang tidak tak terbatas mutlak memerlukan kontrol. Sedang yang terjadi di UST, kontrol malah dilakukan oleh Wakil Rektor (Warek) III.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana kontrol terhadap MMU, MMF dan HMJ? Bagaimana pola pengawasan untuk pergantian pengurus baru, dan untuk pembuatan LPJ? Ini menjadi penting karena sangat dekat dengan pola diktator dan dinasti. Meskipun sebenarnya itu semua bukan masalah jika kita punya pemimpin seperti Cina yang mampu mengangkat martabat bangsanya. Juga seperti pemimpin-pemimpin Timur Tengah yang membentuk dinasti kemudian mengayomi rakyatnya.

*Eko Junianto

Mahasiswa Teknik Industri UST

Satu tanggapan untuk “Lembaga Kemahasiswaan UST, Trias Politika, Dinasti, dan Diktator

  • 18 September 2015 pada 08:14
    Permalink

    Saya tertarik dengan artikel yang anda buat
    Saya juga mempunyai web serupa tentang Program Kreativitas Mahasiswa PKM anda dapat mengunjungi http://kemahasiswaan.gunadarma.ac.id/ untuk info lebih lanjut mengenai Program Kreativitas Mahasiswa PKM

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *