LMND “Tutup Mulut” Menolak WTO

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

LMND kota Yogyakarta melakukan aksi "tutup mulut" untuk menolak penyelenggaraan KTM WTO di titik nol kilometer Malioboro, Selasa malam (3/12) | foto: dok.istimewa
LMND kota Yogyakarta melakukan aksi “tutup mulut” di titik nol kilometer Malioboro untuk menolak penyelenggaraan KTM WTO, Selasa malam (3/12) | foto: dok.istimewa

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) tahun 2013 akan diselenggarakan di Bali. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya.

Akan tetapi, penyelenggaraan KTM WTO mendapat penolakan dari berbagai penjuru Indonesia, diantaranya adalah Kendari, Siantar, Makassar dan Yogyakarta. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND) melakukan aksi “tutup mulut” sebagai bentuk penolakan KTM WTO di sekitaran titik nol kilometer, Malioboro, Selasa malam (3/12).

Dalam aksinya tersebut, LMND kota Yogyakarta menyuarakan lima tuntutan. Pertama, LMND meminta delegiminasi WTO secepatnya, kedua penghapusan keberadaan WTO di dunia, yang ketiga pembatalan semua Free Trade Arragements (FTAs), keempat mengharapkan Indonesia kembali pada filosofi dan UUD 1945, kemudian yang kelima perumusan model alternatif perdagangan Internasional berdasarkan keadilan sosial.  Perjuangan melawan perdagangan bebas tersebut pernah berhasil di jalanan Hongkong pada KTM WTO tahun 2005 silam.

Ardy Syihabuddin selaku ketua LMND kota Yogyakarta menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan WTO. Menurut Ardy, WTO hanya bertujuan untuk liberalisasi perdagangan yang hanya merugikan rakyat. “Pemerintah dengan sengaja lepas tangan dan tak mau bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat,” pungkas Ardy. [p]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *