Kenaikan Harga BBM untuk Siapa ?

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, dari tanah yang subur sampai dengan hasil tambang yang melimpah ruah. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki rakyat yang banyak dan menyebar dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut sangatlah bermanfaat dan merupakan anugerah yang tak ternilai.

Namun disisi lain hal tersebut justru menjadi malapetaka karena dengan kekayaan alam yang dimilikinya, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara imperialis untuk menguasai segenap sumber daya alam serta tenaga-tenaga kerja murah. Parahnya lagi dalam agenda penguasaan kekayaan Indonesia, negara imperialis menghalalkan segala cara termasuk mengacak-acak sistem serta konstalasi negara untuk memuluskan niat jahatnya, dan hal tersebut yang masih dialami sampai sekarang. Termasuk menginterfensi sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, bahan pangan, juga minyak lewat kebijakan perintah demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan dan diberlakukan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari yang semula Rp.4.500,-/liter menjadi Rp.6.500,-/liter dan solar menjadi Rp.5.500,-/liter dengan berbagai alasan pemerintah yang sebetulnya tidak substansial. Rezim SBY-Boediono mencoba memelintir pemahaman masyarakat lewat media-media borjuasi dan menjejali pemikiran rakyat bahwa seolah-olah BBM harus naik karena subsidi BBM yang memberatkan APBN serta tidak ada cara lain selain memangkas subsidi BBM. Padahal ada banyak cara yang sejatinya justru lebih efektif untuk mengatasi permasalahan negara tersebut. Rakyat sangat ingin kestabilan ekonomi Indonesia yang ditempuh dengan cara-cara yang memang layak untuk mensejahterakan rakyat.

Setidaknya ada lima alasan mengapa BBM seharusnya tidak naik. Pertama, Perusahaan asing yang mengeksploitasi minyak nasional sebanyak 85 % seperti Chevron, Exxon, Total, Petrochina, dan lainnya yang tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia. Parahnya hal tersebut ikut didorong oleh pemerintah, terbukti dengan lahirnya UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas yang berimbas pada hilangnya kedaulatan negara atas energi minyak ditambah dengan Perpres No.36/2010 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang memperbolehkan penguasaan sektor energi oleh modal asing hingga 95%.

Kedua, Pemerintah tidak becus menangani dan mengolah produksi minyak nasional, yang menyebabkan negara dipaksa membeli minyak impor. Sedangkan harga minyak impor sengaja dinaikkan oleh pasar Internasional yang bekerjasama dengan makelar dalam negeri. Ketiga,  Indonesia adalah negara eksportir gas terbesar di dunia. Demikian pula dengan pendapatan bagi hasil kekayaan alam lainya seperti mineral dan batu bara, namun pendapatan negara dari hasil alam tersebut tidak pernah dikembalikan kepada rakyat, malah dinikmati sebagian kalangan.

Keempat, pendapatan APBN terbesar disumbangkan oleh pajak yang ditarik dari rakyat dengan jumlah lebih dari 75%. Namun, pembelanjaan APBN ini masih di dominasi oleh gaji pegawai, tunjangan dan belanja lain untuk aparatur negara. Padahal disisi lain harga sembako semakin melangit, ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal. Kelima, solusi yang ditawarkan pemerintah dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak tepat. Hal ini tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi.

Rakyat tentu menginginkan perekonomian negara kembali stabil tanpa ada hutang dari luar negeri, namun cara yang dilakukan dengan menaikkan harga BBM tidak tepat, banyak solusi lain yang bisa diambil dan justru akan lebih memberikan manfaat dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Salah satu solusianya adalah menasionalisasikan aset-aset vital negara yang sejatinya menjadi hajat hidup rakyat Indonesia. Jelas sudah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 bahwasanya bumi, air, udara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jika saja pemerintah benar-benar berani untuk menegakkan dasar hukum negara ini maka tidak perlu sampai menaikkan harga BBM yang justru akan merugikan rakyat. Perintah SBY-Boediono menggembor-gemborkan bahwa hukum adalah panglima, namun nyatanya UUD yang berpihak pada rakyat justru dikebiri dan digantikan dengan UU serta peraturan-peraturan lain yang pro terhadap kepentingan asing.

Mahasiswa, kaum penggerak perubahan sudah semestinya bangkit, tidak pura-pura buta melihat kenyataan dan tuli mendengar jeritan rakyat. Budaya hedonis harus digempur habis-habisan untuk megikis jiwa yang lemah dan terbelenggu oleh arus zaman. Sikap apatis harus dibasmi agar lekas terjalinnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa. Penyadaran serta agitasi harus terus dilancarkan untuk membongkar kerangka berpikir lama yang dari hari ke hari hanya mengabdikan mengabdikan dirinya pada uang.

Diam ditindas atau bangkit melawan !

 

*Mahasiswa Pendidikan Matematika

Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Dewantara UST

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *