Pemberantas atau Pelestari Korupsi?

Korupsi sudah seperti sel kanker di dalam tubuh manusia. Kemampuannya untuk tumbuh dan menyebar semakin tidak terkendali, menyerang jaringan yang ada di sekitarnya (baca:rakyat). Setelah puas menggerogoti di satu lini, lalu mulai bermigrasi ke jaringan tubuh yang lain melalui sirkulasi darah. Seperti halnya para ‘maling’ ini, hampir semua bidang sudah digerogoti dengan adanya tindak korupsi. Dari pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat sampai pengadaan Al-Quran pun juga tak ketinggalan untuk ‘dikutip’. Para dokter mengatakan kanker adalah salah satu penyebab utama kematian di negara berkembang, tapi mungkin hal ini agak berbeda , korupsi adalah salah satu penyebab matinya nurani di Indonesia.

Dengan begitu maraknya kasus korupsi, ada sebagian orang yang ingin menumpas kejahatan korupsi, layaknya pahlawan di film-film fiksi, sebut saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ini mempunyai wewenang dalam memberantas tindak korupsi. Sejak masa orde lama pun sebenarnya sudah dibentuk badan pemberantasan korupsi semacam KPK, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Lalu diikuti dengan pembentukan Operasi Budhi, Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar), Tim Pemberantasan Korupsi, dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk di era reformasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Sejumlah, bahkan sudah terlalu banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibentuk untuk memberantas korupsi, namun ‘maling-maling’ seperti tidak ada habisnya.

Tetapi apa yang terjadi di lingkup masyarakat sangat berbeda. Minimnya pengetahuan  masyarakat tentang sistem cara kerja beberapa LSM yang mempunyai jargon ataupun tagline memberantas korupsi, sering dimanfaatkan oleh LSM-LSM ‘nakal’. Sudah banyak peristiwa yang terjadi tentang penyalahgunaan wewenang LSM yang katanya pemberantas korupsi, tetapi apa yang mereka lakukan malah memeras dan ada beberapa yang melakukan itu untuk kepentingan politis, walaupun tidak semua LSM pemberantas korupsi seperti itu.

Biasanya mereka mendatangi instansi pemerintahan maupun sekolah yang dalam masa pembangunan, mereka datang dengan alasan untuk meninjau, tapi pada akhirnya mereka akan meminta bagian ataupun uang transport secara halus, dan mereka tidak akan pergi sebelum diberi uang. Hal-hal semacam ini rentan terjadi di daerah terpencil yang susah untuk mendapatkan akses informasi secara benar. Sehingga mereka takut dan meng-iya-kan, lalu memberi uang dari pada harus berurusan dengan penegak hukum.

Kalau pada akhirnya dengan kebebasan pendirian LSM tidak disertai dengan aturan-aturan yang mengikat serta tegas untuk menanggulangi LSM-LSM ‘nakal’, apalah artinya lembaga maupun komisi yang mengatasnamakan diri mereka bak pahlawan pemberantasan korupsi. Seharusnya pemerintah bisa lebih bijak dalam menetapkan peraturan, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal tersebut. [p]