Ki Andri : Kenaikan Biaya Hal yang Lumrah

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Memasuki masa pembayaran uang kuliah, Universitas Sarjanawitayata Tamansiswa (UST) kembali bergolak karena masalah keuangan. Terjadi kenaikan beberapa dana kemahasiswaan meliputi biaya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) I dan II, Kuliah Kerja Nyata( KKN), serta skripsi. Misalnya saja PPL I dari Rp 200.000,00 menjadi Rp 300.000,00, KKN yang tahun lalu sebesar Rp 375.000,00 menjadi Rp 500.000,00, sementara untuk skripsi dari Rp 500.000,00 menjadi Rp 700.000,00. Biaya cuti pun tak luput dari kenaikan yang semula sebesar Rp 75.000,00 menjadi Rp 350.000,00. Melihat kenaikan yang cukup signifikan tersebut, tentu saja menjadi hal yang wajar bagi mahasiswa untuk mempertanyakannya. Mengapa harus ada kenaikan biaya?

Ditemui Senin (18/2) lalu oleh Tim PENDAPA, Andri Waskita Aji, S.E., M.Sc., Ak. selaku Wakil Rektor II (Warek II) menjelaskan bahwa kenaikan biaya dalam tinjauan ekonomi adalah hal yang lumrah dan biasa. “Kalau biaya yang dibebankan kepada mahasiswa naik, itu pemicunya inflasi.” Menurut Ki Andri, biaya operasional yang tidak memenuhi syarat menjadikan kualitas kegiatan menjadi tidak berkembang. “Contohnya PPL. Kalau biayanya kecil, tidak dapat memberi banyak biaya ke pihak sekolah. Imbasnya, ya, menjelek-jelekkan kampus,” terangnya.

“Kita nututi (mengikuti-red) yang selama ini kita tertinggal. Mahasiswa harus bekerjasama, kalau hanya melihat kenaikan tanpa melihat kenaikan kualitas, apa ingin seperti ini saja?” terang Ki Andri. Menurut Ki Andri, universitas dan yayasan tidak akan menaikkan biaya secara ngawur. Kenaikan biaya tersebut diiringi harapan agar kualitas mahasiswa semakin membaik. “Persoalan ini tidak bisa dilihat dari kacamata angka,” tambahnya.

Terkait cuti, menurut Ki Andri, kaitannya mahasiswa yang aktif maupun tidak aktif masih sangat bermasalah di UST. Data mahasiswa yang belum lulus di UST berbeda dengan data mahasiswa yang aktif dan registrasi. Ki Andri mengungkapkan bahwa selama ini konsekuensi untuk keluar masuk kampus masih belum jelas, di sini orang bebas berhenti kuliah dan tidak ada konsekuensi yang jelas. “Jika di kampus lain mahasiswa yang ingin cuti harus membayar SPP tetap untuk mencatatkan diri sebagai mahasiswa. Karena tidak mengikuti kuliah sehingga tidak membayar SPP variabel,” ungkap Ki Andri. Menurut Ki Andri, hal itulah yang melatarbelakangi kenaikan biaya cuti dari yang awalnya Rp 75.000,00. Maka akhirnya ditetapkan pembayaran cuti dengan biaya separuh dari SPP tetap, yaitu yang semula Rp 700.000,00 menjadi Rp 350.000,00. Penetapan biaya cuti, lanjut Ki Andri, tidak serta merta dinaikkan, akan tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang timbul.

Di tempat yang sama, Ki Pardimin mengungkapkan secara gamblang terkait kenaikan biaya operasional. Ki Pardimin menegaskan bahwa kenaikan biaya PPL disebabkan banyaknya keluhan-keluhan dari pihak sekolah, baik itu kedisiplinan mahasiswa yang masih perlu ditingkatkan hingga segi honorarium kepada guru pembimbing, kepala sekolah, dan karyawan. Ki Pardimin berharap agar nantinya ada peningkatan kinerja dan kualitas PPL I untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki daya saing dengan universitas yang lain.

Sementara peningkatan biaya KKN adalah realisasi dari keluhan yang muncul dari pihak internal. “Kenaikan biaya tersebut ditujukan untuk kebutuhan hidup mahasiswa selama menjalani KKN meskipun tidak seluruhnya,” tambahnya.
Tingginya beban akademik serta semakin beratnya tanggung jawab seorang pembimbing menjadi pertimbangan untuk menaikkan biaya skripsi. Ditambah lagi dengan kewajiban untuk meng-online-kan jurnal untuk mengurangi resiko plagiasi yang menjadi ancaman besar bagi dosen pembimbing. Info terakhir dari prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) menyebutkan bahwa dosen yang bersedia menjadi pembimbing hanya ada tiga, sementara mahasiswa yang sedang mengurus skripsi berjumlah ratusan. “Jika seperti itu mau bagaimana solusinya?” ungkap Ki Pardimin.

Terkait adanya anggapan dari mahasiswa bahwa rektor tidak pro terhadap mahasiswa, Ki Pardimin menanggapi santai. “Pro mahasiswa itu pengertiannya bagaimana? Keadaan sudah jelas, apakah pro itu menurunkan biaya? Lalu bagaimana dengan yang lain? Ini kan kesulitan bersama, mahasiswa juga harus berfikir.” Ki Pardimin pun menegaskan bahwa keputusan tersebut awalnya adalah masukan dari fakultas ke rektor. Setelah dari rektor, kemudian dibawa ke rapat yayasan. “Dan jadilah SK dari yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa,” pungkasnya.[p]

2 tanggapan untuk “Ki Andri : Kenaikan Biaya Hal yang Lumrah

  • 28 April 2013 pada 08:50
    Permalink

    Yayasan tidak menaikan biaya secara ngawur itu ucapmu.

    baiklah skarang kita hitung hitungan kasar dan cara anak SD yang baru mengenal matemati

    ambil misal yang kuliah di UST, Seluruh angkatan 5000 (Lima Ribu mahasiswa) satu mahasiswa dalam satu semester harus membayar Dua juta. belum sumbangan tiap 2 semester sekali para maba di awal masuk yang bisa mencapai sepuluh juta permahasiswa.

    5000 X 2.000.000 = 10.000.000.000. (Sepuluh Miliar/6bulan atau satu semester)
    pemasukan bersih dari mahasiswa.

    Pengeluaran wajib.
    1. bayar pajak gedung dan ATK: kita anggarkan setengah Milyar Kira kira cukup tidak? Oke setengah Milyar kita anggarkan buat bayar pajak, dan ATK selama satu semester. cukup lah ya. saya kira lebih dari cukup
    2. buat gaji pegawai yayasan dan UST kalau satu bulan Dua juta saya rasa per pegawai sangat besar. karena setahu saya para pegawai banyak yang dibodohi dengan dibayar sangat rendah. oke 2.000.000 X 100 X 6 = 600.000.000. Baru enam ratus juta. untuk seratus pegawai kalau 200 pegawai baru satu koma dua milyar.
    3. untuk kegiatan mahasiswa kunjungan dinas, plus lain lain kita anggarkan 2 milyar

    sekarang kita TOTAL SEMUA PENGELUARAN 3,7 MILYAR. BERARTI KAMPUS MASIH PUNYA UNTUNG BERSIH 10 kURANG 3,7 = MASIH 6,3 MILYAR.

    LALU KEMANA UANG KAMI YANG 6,3 MILYAR PER SEMESTER. MASIH KURANG. kalau satu tahun ada berapa milyar belum ditambah SUMBANGAN TRI DARMA.

    jika Ki Hadjar hidup lagi maka dia akan menangis sampai nangis darah dan kemudian mati Kembali. KARENA MELIHAT TAMANSISWA DIJADIKAN AJANG BISNIS, DEMI UANG SEMATA MATA UANG. padahal tamansiswa didirikan untuk SEKOLAH RAKYAT

    CAM KAN ITU, JANGAN BODOHI KAMI MAHASISWA

    Balas
  • 2 Mei 2013 pada 16:05
    Permalink

    Waaaah bener banget… kok baru nyadar ya saya di bodohi sebegini amat sama pihak kampus… GUSTI ALLAH

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *