Dialog Terbuka Menyisakan Tuntutan

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Sisa-sisa hujan tak membuat dialog terbuka urung diselenggarakan oleh Majelis Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (MMFKIP). Bertempat di ruang 208 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP, berkumpul beberapa delegasi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan se-FKIP untuk mendengarkan penjelasan dari wakil rektor II, Andri Waskita Aji, S.E., M.Sc., Ak. dan wakil dekan II FKIP, Dra. Ag. Sri Purnami, M.Pd. Dalam dialog terbuka tersebut, Ki Andri Waskita Aji menjelaskan beberapa hal yang bersangkutan dengan kenaikan biaya beberapa program kuliah, diantaranya yaitu: Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I), PPL II, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Skripsi.

Terkait dengan PPL, Ki Andri menegaskan bahwa kenaikan biaya PPL berawal dari obyek PPL (sekolah) yang mempermasalahkan kompensasi yang diberikan UST. “UST dianggap tidak menghargai obyek PPL,” ujar Ki Andri. Hal yang dimaksud dengan tidak adanya penghargaan dari UST adalah kompensasi yang mereka (sekolah) dapatkan tidak sesuai dengan standar hingga akhirnya menghubung-hubungkan dengan kualitas mahasiswa yang tidak baik.

Masih menurut Ki Andri, pengkalkulasian keuangan yang dianggarkan adalah dalam kurun waktu satu tahun, yaitu dari bulan Januari hingga Desember. Dalam kurun waktu tersebut, diambil angka-angka yang mendekati, memudahkan dan tidak membingungkan untuk biaya PPL I dan PPL II. Maka diambillah angka Rp 300.000,00 untuk biaya PPL tersebut. “Kita ini bukannya membiayai kegiatan, akan tetapi menyelenggarakan kegiatan,” terangnya.

Terlepas dari pihak-pihak yang berhubungan dengan PPL, Ki Andri sempat menuturkan bahwa kenaikan biaya tak luput dari inflasi yang terjadi di Indonesia. “Kami diperngaruhi pihak-pihak eksternal yang mempengaruhi dan memainkan kami,” tambahnya.

Penjelasan dari Ki Andri pun dibenarkan oleh Nyi Sri Purnami.  Menurut Nyi Sri Purnami, benar adanya bahwa UST bukan membiayai kegiatan, tapi menyelenggarakan kegiatan. “Pemasukan uang dari mahasiswa tidak sebanding dengan pengeluaran uang untuk membiayai kegiatan,” ungkapnya. Hal yang dimaksudkan menilik data keuangan mahasiswa yang menampilkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, paling tidak mahasiswa memberikan uang sebesar tiga juta rupiah, akan tetapi yang tertulis dalam borang kampus, mahasiswa FKIP membutuhkan biaya sekitar 8 – 9 juta. “Ini jauh dari standar Dikti yang seharusnya sekitar 18 juta rupiah,” jelasnya.

Fokus pada PPL I yang terus dipertanyakan kenaikan biayanya, Ki Andri menjelaskan bahwa PPL I tidak berdiri sendiri, ada sistem yang melingkupinya. Sehingga untuk mendukung atmosfer akademik bagi mahasiswa, uang yang dikeluarkan tersebut tidak cukup untuk membiayai PPL I. “Kenaikan itu karena kebutuhan, bukan keinginan, yang melalui analisis dan dengan alasan tertentu,” terang Ki Andri.

Dengan penjelasan tersebut, muncul berbagai pertanyaan dan beberapa pernyataan sikap menolak kenaikan biaya. Seperti yang diungkapkan oleh Sinaryo yang menegaskan bahwa kampus UST adalah kampus kebangsaan yang seharusnya berpihak kepada mahasiswa, bukannya malah memberatkan mahasiswa. “Seandainya kenaikannya tidak menjadi Rp 300.000,00 tapi mungkin menjadi Rp 250.000,00 maka ada kemungkinan kita masih bisa terima, tapi jika naik menjadi Rp 300.000,00 kami keberatan.”

Menanggapi hal tersebut, Nyi Sri Purnami menegaskan bahwa kenaikan uang Rp 100.000,00 tidak akan menjadi sebuah masalah. Tanpa perlu melihat latar belakang mata pencaharian orang tua mahasiswa, kenaikan biaya tersebut tidak terlihat berat. “Tidak usah berkecil hati, naik Rp. 100.000,00 bukanlah hal yang besar,” ungkapnya.

Pernyataan Nyi Sri Purnami mendapat tanggapan dari Arif Munandar bahwa kenaikan tersebut tetap saja menjadikan mahasiswa ataupun orangtua mahasiswa pontang-panting untuk mencari uang penutup kenaikan biaya tersebut. “Bukan maksudnya mengecilkan uang seratus ribu, maksud ibu Purnami itu agar kita optimis, karena uang itu relatif,” Ki Andri menengahi.

“Kami mohon betul, pahami lembaga ini, ini lho lembagamu, kami mengerti orangtua kalian, tapi ini harus kita lakukan, karena jika tidak, kita tidak bisa bergerak,” pungkas Ki Andri. Dan dialog terbuka tersebut ditutup pada pukul 5 sore.

Dulhamin Arif, ketua MMFKIP selaku moderator dalam dialog terbuka tersebut meminta mahasiswa delegasi untuk berkumpul sebentar seusai narasumber meninggalkan ruangan. Arif mengadakan evaluasi hasil diskusi secara bersama-sama. Menurutnya, melihat dari keberadaan Surat Keputusan (SK) yang sudah turun dari yayasan akan sulit untuk membatalkannya.

“Kita sudah kalah langkah, terpaksa harus menerima. Kenaikan harus diimbangi dengan pelayanan PPL, harus ada bedanya. Kita menuntut adanya,” ujar Fani Kurnia, mahasiswa Pendidikan Matematika mengungkapkan kekecewaannya.

Menurut Dulhamin Arif, keberadaan SK tersebut juga atas rekomendasi dari Kepala Program Studi (Kaprodi), namun ketika ditanyakan pada Kaprodi, SK tersebut memang sudah ada dari pusat. Hal tersebut cukup membingungkan. Akan tetapi jika mahasiswa meminta pembatalan SK, akan sangat sulit. Menurut Ki Andri, hal tersebut sama saja dengan tidak menghormati pengkajian yang sudah dilakukan oleh yayasan. “Kalau memaksakan seperti itu sama saja mengkerdilkan yayasan,” terang Ki Andri.

Mengenai kelanjutan dari diskusi tersebut, Sinaryo memberikan usulan untuk membuat kontrak kerja nyata, “Mereka meminta kita memahami keputusan tersebut, maka kita juga meminta mereka untuk menyetujui penawaran dari kita,” terangnya.

Mengenai isi dari kontrak kerja nyata yang dimaksudkan tersebut adalah beberapa hal yang merupakan hal-hal yang dijanjikan sesuai dengan kenaikan biaya tersebut sehingga ada feedback yang dirasakan mahasiswa. Pengadaan kontrak kerja nyata tersebut akan segera direalisasikan, melihat dari hampir separuh mahasiswa sudah membayar biaya PPL I yang mengalami kenaikan. [p]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *